MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Muna Barat memasuki babak baru dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026–2031.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dipercaya memimpin organisasi yang menjadi wadah perjuangan dan aspirasi para petani di daerah tersebut.
Komposisi kepengurusan HKTI Muna Barat kali ini menarik perhatian karena diisi sejumlah pejabat strategis
Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat petani.
La Ode Darwin berada di posisi teratas sebagai Ketua HKTI Muna Barat. Ia didampingi Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa, sebagai Wakil Ketua I, serta Kepala BRIDA Ogo Atfal sebagai Wakil Ketua II.
Sementara itu, posisi Sekretaris dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Muna Barat, Ibrahim Rasimu, yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Nestor Jono sebagai wakil sekretaris.
Untuk pengelolaan keuangan organisasi, posisi Bendahara dipercayakan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Alimran, dengan Kepala Bidang Anggaran Irwan sebagai Wakil Bendahara.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam struktur HKTI tentu membawa harapan besar bagi sektor pertanian Muna Barat.
”Di satu sisi, komposisi tersebut dapat menjadi kekuatan karena orang-orang yang berada dalam kepengurusan memiliki akses langsung terhadap perencanaan kebijakan dan program pemerintah daerah,” ungkap Mustamin, salah satu petani di Muna Barat, Kamis (10/9/2026).
Namun di sisi lain, posisi tersebut juga membawa tanggung jawab besar agar HKTI tetap mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan petani.
”Petani tidak hanya membutuhkan program seremonial. Mereka membutuhkan kepastian produksi, ketersediaan pupuk dan sarana pertanian, akses terhadap BBM, irigasi, jalan usaha tani, bantuan alat mesin pertanian, hingga kepastian pasar bagi hasil produksi,” tambahnya
Karena itu, kepengurusan HKTI periode 2026–2031 akan menghadapi pekerjaan yang tidak ringan.
Sektor pertanian menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat Muna Barat. Namun berbagai persoalan klasik masih menjadi tantangan, mulai dari biaya produksi yang meningkat, keterbatasan infrastruktur pertanian, akses terhadap pupuk dan bahan bakar, hingga persoalan pemasaran hasil panen.
Dalam kondisi seperti itu, HKTI diharapkan tidak berhenti sebagai organisasi formal yang hanya aktif ketika ada agenda pelantikan atau kegiatan seremonial.
HKTI harus mampu hadir di tengah petani, menyerap persoalan dari tingkat desa, kemudian membawa persoalan tersebut ke meja pemerintah untuk dicarikan solusi.
Terlebih dengan posisi Bupati sebagai Ketua, Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua I, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah masuk dalam jajaran pengurus. Kondisi tersebut sebenarnya memberikan peluang besar untuk menyatukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani.
Kepengurusan baru HKTI juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat agenda pembangunan Muna Barat, termasuk visi “Muna Barat Liwu Mokesa”.
”Jika sektor pertanian menjadi salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat, maka keberhasilan program pembangunan semestinya dapat dirasakan langsung oleh petani,” Ungkap La Ode Falihi juga salah satu petani Jagung di Muna Barat.
Ukuran keberhasilannya kata Falihi, bukan hanya berapa banyak program yang diluncurkan, tetapi sejauh mana pendapatan petani meningkat, produktivitas lahan membaik, biaya produksi dapat ditekan, dan hasil pertanian memiliki pasar yang jelas.
Di sinilah HKTI periode 2026–2031 memiliki ruang untuk membuktikan perannya.
”Dengan komposisi kepengurusan yang hampir seluruhnya bersentuhan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah, ekspektasi masyarakat tentu cukup tinggi,” tambahnya
La Ode Darwin bersama jajaran pengurus HKTI Muna Barat kini memiliki lima tahun untuk membuktikan bahwa organisasi tani tersebut benar-benar dapat menjadi rumah besar bagi petani sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor pertanian Muna Barat.
La Ode Darwin Pimpin HKTI Muna Barat 2026–2031, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Petani
