MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Deru mesin pompa air di tengah musim kemarau seharusnya menjadi tanda harapan bagi petani. Namun di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, suara mesin itu justru terancam berhenti karena satu persoalan yang semakin sulit diatasi: kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Selama sekitar tiga bulan terakhir, masyarakat Muna Barat harus berhadapan dengan antrean panjang di titik-titik pengisian BBM. Di saat yang sama, harga BBM di tingkat pengecer melonjak hingga Rp 17.000 bahkan Rp2 0.000 per liter.
Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan transportasi lokal, persoalan tersebut bukan sekadar masalah antrean di SPBU. Kelangkaan BBM telah berubah menjadi persoalan ekonomi yang menyentuh langsung dapur rumah tangga.
Kondisi itu kemudian mendorong Pemerintah Kabupaten Muna Barat mendesak Pemerintah Pusat dan PT Pertamina (Persero) segera menambah alokasi kuota BBM bersubsidi.
Desakan tersebut disampaikan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, dalam kaji banding dan kunjungan kerja bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga di Muna Barat, Jumat (4/9/2026).
Ketika BBM Menjadi Persoalan Ekonomi
Darwin mengungkapkan, persoalan kelangkaan BBM semakin terasa setelah terjadi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
Kenaikan harga Pertamax dari sekitar Rp12.000 menjadi belasan ribu rupiah per liter membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Akibatnya, permintaan terhadap Pertalite dan Solar subsidi meningkat, sementara kuota yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ini sangat menyulitkan ekonomi masyarakat. Di tingkat pengecer, harga BBM bahkan tembus Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter,” kata Darwin.
Persoalan itu menjadi semakin berat karena sekitar 80 persen penduduk Muna Barat bekerja sebagai petani. Selain itu, terdapat sekitar 10.000 nelayan yang sangat bergantung pada kepastian pasokan BBM untuk menjalankan aktivitas melaut.
Bagi nelayan, BBM bukan sekadar kebutuhan operasional. Bahan bakar menentukan apakah perahu bisa meninggalkan dermaga, berapa jauh mereka dapat mencari ikan, hingga berapa besar biaya produksi yang harus dikeluarkan.
“Karena jika minyak susah didapat maka otomatis berdampak pada masyarakat. Kemudian yang jual eceran Rp17 sampai Rp20 ribu akan menyulitkan ekonomi masyarakat,” tutur Darwin.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut juga berpotensi merembet kepada harga kebutuhan masyarakat.
“Apalagi dengan situasi sekarang masyarakat sangat susah, khususnya wilayah di kepulauan sana. Dampaknya harga ikan juga pasti naik karena biaya produksi mereka juga naik,” lanjutnya.
Solar dan Ancaman Gagal Panen
Di sektor pertanian, persoalan BBM datang pada waktu yang sangat sensitif.
Musim kering membuat kebutuhan air untuk lahan pertanian meningkat. Para petani membutuhkan mesin pompa untuk mengalirkan air ke sawah dan lahan pertanian.
Namun mesin pompa membutuhkan Solar.
Ketika Solar sulit diperoleh, mesin pertanian pun terancam tidak dapat beroperasi secara maksimal.
Darwin menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Ia mengaku telah dua kali mendatangi kantor Pertamina untuk mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM.
Persoalan yang sebelumnya mungkin terlihat sebagai masalah teknis distribusi, menurutnya, telah berkembang menjadi persoalan yang menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat.
Angka yang Menggambarkan Besarnya Disparitas
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muna Barat, Bahar Budiman, kemudian memaparkan data yang menggambarkan besarnya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kuota BBM yang tersedia.
Untuk Pertalite, kebutuhan riil masyarakat Muna Barat mencapai 13.261.872 liter per tahun.
Namun kuota yang tersedia hanya 4.016.000 liter per tahun.
Artinya, kuota tersebut baru mampu memenuhi sekitar 30,3 persen kebutuhan, dengan defisit mencapai 9.245.872 liter.
Kesenjangan lebih besar terjadi pada Solar subsidi.
Kebutuhan riil untuk transportasi, mesin pertanian, dan armada nelayan mencapai 17.294.996 liter per tahun. Sementara kuota yang tersedia hanya 2.507.000 liter per tahun.
Kuota tersebut hanya memenuhi sekitar 14,5 persen kebutuhan, sehingga terdapat defisit hingga 14.787.996 liter.
Sementara untuk Minyak Tanah, kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 8.994.048 liter per tahun, sedangkan kuota yang tersedia sebesar 2.451.000 liter per tahun.
Dengan demikian, kuota yang ada baru memenuhi sekitar 27,2 persen kebutuhan, dengan defisit mencapai 6.543.048 liter.
“Ketimpangan ini membuat para petani dan nelayan harus berebut solar subsidi dengan kendaraan angkutan umum. Akibatnya, banyak alat dan mesin pertanian tidak bisa beroperasi, serta nelayan tidak dapat melaut,” ujar Bahar.
Lima Titik Penyaluran, Beban yang Terlalu Berat
Saat ini distribusi BBM di Muna Barat hanya ditopang oleh lima titik pengisian, yang terdiri dari SPBU, SPBN khusus nelayan, serta Pertashop.
Jumlah titik penyaluran yang terbatas tersebut harus melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor.
Di lapangan, kondisi itu kemudian terlihat dalam bentuk antrean panjang kendaraan.
Waktu masyarakat yang seharusnya digunakan untuk bekerja harus tersita untuk mendapatkan BBM. Bagi petani, keterlambatan memperoleh Solar bisa berarti tertundanya pengoperasian pompa air.
Bagi nelayan, tidak mendapatkan BBM berarti kapal tidak bisa berangkat melaut.
Sementara bagi pelaku transportasi, biaya BBM yang semakin mahal berpotensi meningkatkan ongkos operasional dan pada akhirnya ikut memengaruhi harga barang serta jasa.
Pemerintah Pusat Turun Tangan
Persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan siap memberikan perhatian khusus terhadap persoalan BBM di Muna Barat.
Ia menegaskan, keluhan mengenai pasokan BBM di daerah tersebut telah menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti.
“Kami tidak perlu jauh-jauh datang ke sini kalau tidak menjadikan masalah ini sebagai prioritas,” tegas Laode Sulaeman.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan kuota BBM Muna Barat tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah daerah, tetapi telah dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
Data Menjadi Kunci
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menekankan pentingnya validasi data kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk mengurai disparitas harga sekaligus memastikan BBM bersubsidi seperti Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah, termasuk LPG, dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Selain persoalan kuota, BPH Migas juga mendorong adanya penambahan titik penyaluran.
“Antrean harian di SPBU tidak hanya menyita waktu, tetapi juga mengurangi produktivitas ekonomi masyarakat. Jika diperlukan titik tambahan untuk mengurai antrean, hal itu bisa dikoordinasikan melalui skema kemitraan,” kata Wahyudi.
Artinya, solusi persoalan BBM Muna Barat tidak semata-mata bergantung pada penambahan volume BBM, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem distribusi hingga ke tingkat masyarakat.
Pertamina Siapkan Langkah Strategis
Dukungan juga disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan energi merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh kehilangan kesempatan bekerja, berproduksi, dan memenuhi kebutuhan hidup hanya karena tidak mendapat BBM yang cukup,” tutur Alimuddin.
Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan pemerintah daerah akan mendorong sejumlah langkah strategis.
Di antaranya memastikan kebijakan penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat, mengevaluasi lembaga penyalur, serta memperluas akses masyarakat terhadap BBM.
Pertamina juga mendorong peran aktif Forkopimda dalam mengawal rantai distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan di tingkat lapangan menjadi penting mengingat BBM subsidi memiliki keterbatasan kuota dan biaya pengadaan yang tinggi.
Menunggu Kebijakan, Menanti Kepastian
Bagi masyarakat Muna Barat, persoalan BBM bukan sekadar angka dalam tabel kuota.
Di balik angka defisit jutaan liter terdapat petani yang membutuhkan Solar untuk menghidupkan pompa air, nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut, sopir angkutan yang harus tetap menjalankan roda transportasi, serta keluarga yang harus menanggung kenaikan biaya hidup.
Kini bola berada di tangan pemerintah pusat, BPH Migas, dan Pertamina.
Penambahan kuota menjadi harapan utama pemerintah daerah. Namun di sisi lain, distribusi yang tepat sasaran, penambahan titik layanan, validasi data kebutuhan, serta pengawasan di lapangan juga menjadi bagian penting agar persoalan yang sama tidak kembali berulang.
Sebab bagi masyarakat Muna Barat, BBM bukan hanya soal bahan bakar kendaraan. BBM adalah bahan bakar bagi aktivitas ekonomi mereka.
Ketika BBM tersedia, mesin pompa dapat bekerja, perahu dapat melaut, hasil pertanian dapat diselamatkan, dan roda perekonomian tetap berputar.
Sebaliknya, ketika BBM langka dan mahal, dampaknya dapat menjalar jauh—dari antrean panjang di SPBU hingga meja makan masyarakat.
