OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Ada saat-saat dalam perjalanan sebuah bangsa ketika masyarakat tidak hanya dituntut untuk menilai pemerintah, tetapi juga dituntut untuk memahami keadaan bangsanya sendiri.
Indonesia sedang berada pada masa yang tidak sederhana. Di dalam negeri, pemerintah harus menghadapi persoalan ekonomi, tekanan terhadap APBN, nilai rupiah, harga energi, lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, pemerataan kesejahteraan, hingga berbagai program besar yang membutuhkan anggaran dan pengawasan yang tidak sedikit.
Di luar negeri, situasinya pun tidak kalah rumit. Konflik bersenjata di berbagai kawasan, ketegangan geopolitik, perubahan harga minyak dan komoditas, persaingan ekonomi Amerika Serikat dan China, serta ketidakpastian perdagangan dunia dapat sewaktu-waktu memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam keadaan seperti ini, persatuan dan ketenangan masyarakat menjadi sangat penting. Bukan berarti masyarakat harus berhenti mengkritik. Bukan berarti pemerintah selalu benar. Dan bukan berarti setiap kebijakan pemerintah harus diterima tanpa pertanyaan. Justru sebaliknya.
Pemerintah perlu dikritik ketika melakukan kesalahan, perlu diingatkan ketika menyimpang, dan perlu diawasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Namun ada perbedaan besar antara kritik yang bertujuan memperbaiki dengan ketidakpercayaan yang terus-menerus dipelihara sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada negaranya sendiri.
Kepercayaan adalah modal sebuah bangsa
Dalam ilmu sosial, kepercayaan bukan sekadar persoalan perasaan. Ia merupakan modal yang memiliki konsekuensi ekonomi dan politik. Francis Fukuyama, dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, menempatkan trust sebagai salah satu unsur penting yang memungkinkan masyarakat dan institusi bekerja secara efektif.
Sederhananya, sebuah negara akan lebih mudah bergerak ketika masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang wajar terhadap sesama warga dan terhadap institusi yang menjalankan negara. Tanpa kepercayaan, biaya sosial menjadi mahal. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan masyarakat, investor menjadi lebih berhati-hati, masyarakat mudah panik, dan informasi yang belum tentu benar dapat berkembang menjadi keresahan.
Hingga pada akhirnya, energi bangsa yang seharusnya digunakan untuk membangun justru habis untuk saling mencurigai. Kita dapat melihat contoh yang sangat aktual. Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 sempat membuat pasar bereaksi keras. IHSG bahkan mengalami penurunan tajam sebelum kemudian berbalik dan hampir kembali ke posisi positif setelah figur pengganti diketahui. Peristiwa tersebut memberikan sebuah pelajaran sederhana : kepercayaan adalah bagian dari kekuatan sebuah negara.
Pemerintah membutuhkan kepercayaan masyarakat, pasar membutuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, investor membutuhkan kepastian, dan masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa negaranya masih memiliki kemampuan untuk menghadapi persoalan.
Kalau setiap persoalan selalu dibaca sebagai bukti bahwa negara sedang gagal, setiap kebijakan dianggap sebagai niat buruk, dan setiap pergantian pejabat dianggap sebagai pertanda kehancuran, maka yang rusak pada akhirnya bukan hanya citra pemerintah. Kepercayaan terhadap negara itu sendiri yang perlahan-lahan bisa terkikis.
Stabilitas bukan berarti membungkam kritik
Niccolò Machiavelli, dalam The Prince, banyak membahas persoalan yang sangat realistis mengenai kekuasaan, pemerintahan, dan stabilitas negara. Salah satu pelajaran penting dari pemikirannya adalah bahwa sebuah pemerintahan harus mampu mempertahankan ketertiban dan stabilitas agar negara dapat bertahan. Tentu kita tidak harus menerima seluruh pandangan Machiavelli. Bahkan banyak pemikir setelahnya mengkritik cara pandangnya terhadap kekuasaan, namun satu hal tetap relevan untuk direnungkan: negara yang kehilangan stabilitas akan kesulitan menjalankan bahkan kebijakan yang baik sekalipun.
Karena itu, mendukung stabilitas pemerintahan bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan pemerintah. Stabilitas justru menciptakan ruang agar kritik dapat dilakukan tanpa menghancurkan fondasi kehidupan bersama.
Mendukung bukan berarti membenarkan semuanya
Di sinilah kita perlu belajar membedakan antara mendukung pemerintah dan mendewakan pemerintah. Keduanya tidak sama. Mendukung pemerintah berarti memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandatnya, menjaga ketertiban, menaati hukum, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, serta ikut menjaga persatuan masyarakat. Sedangkan mendewakan pemerintah berarti menganggap semua tindakan pemerintah pasti benar.
Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang Muslim wajib mendengar dan menaati pemimpinnya, dalam perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan.”
Hadis ini terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Perhatikan batasnya: selama dalam perkara yang ma’ruf.
Jadi Rasulullah ﷺ tidak mengajarkan ketaatan yang membutakan mata dan akal. Tetapi juga tidak mengajarkan masyarakat untuk menjadikan ketidakpuasan sebagai alasan untuk terus-menerus melawan setiap kebijakan pemerintah. Ada ruang untuk kritik, ada ruang untuk nasihat, dan ada ruang untuk koreksi. Namun semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwa stabilitas negara adalah kepentingan bersama.
Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tidak harus menjadi musuh
Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pilihan. Hari ini seseorang mendukung pemerintah, besok mungkin ia kecewa dan keluar dari Pemerintahan. Tapi bisa juga ada orang lain yang sejak awal berada di luar pemerintahan, kemudian karena satu alasan penting, berubah menjadi pendukung Pemerintah. Itu semua merupakan bagian dari kehidupan politik. Tetapi setelah pemimpin terpilih dan pemerintahan berjalan, kita memiliki kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalah dalam pertarungan politik. Kita sama-sama membutuhkan Indonesia yang aman.
Petani membutuhkan harga yang baik, pedagang membutuhkan masyarakat yang memiliki daya beli, pegawai membutuhkan ekonomi yang stabil, pengusaha membutuhkan kepastian, Anak-anak membutuhkan sekolah, orang tua membutuhkan pelayanan kesehatan, dan seluruh masyarakat membutuhkan negara yang mampu menghadapi tekanan dari luar.
Tidak ada manfaatnya jika kita sibuk berharap pemerintah gagal hanya karena kita tidak menyukai pemerintah yang sedang berkuasa. Sebab ketika pemerintah gagal, yang pertama kali merasakan akibatnya bukan hanya presiden atau para menteri, tapi Kita semua.
Dunia sedang tidak sedang baik-baik saja
Kita juga harus melihat Indonesia dalam konteks dunia. Indonesia bukan pulau yang berdiri sendirian. Ketika harga minyak dunia naik, APBN kita terkena dampaknya. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Ketika terjadi perang di kawasan Teluk, harga energi dan pangan dapat berubah.
Ketika Amerika Serikat dan China bersaing secara ekonomi, negara-negara seperti Indonesia harus berhati-hati menentukan posisi. Karena itu, pemerintah membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan. Dan masyarakat membutuhkan kedewasaan untuk tidak memperkeruh keadaan dengan kepanikan yang tidak perlu.
Kita boleh bertanya, boleh mengkritik, dan boleh tidak setuju. Tetapi jangan sampai kita sendiri menjadi sumber ketidakstabilan.
Negara bukan milik pemerintah
Ini mungkin bagian terpenting. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik partai politik, bukan milik pemerintah, Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya. Karena itu mendukung pemerintah pada saat pemerintah sedang menjalankan tugasnya bukan berarti kita sedang mendukung seorang individu atau kelompok tertentu.
Kita sedang ikut menjaga negara tempat kita hidup.
Presiden akan berganti, Menteri akan diresuffle, partai mungkin berubah, kebijakan bisa jadi direvisi, Tetapi Indonesia harus tetap berdiri.
Maka mungkin sudah waktunya kita membangun sikap yang lebih dewasa: kritik pemerintah ketika memang perlu dikritik, dukung ketika memang perlu didukung, dan doakan agar mereka mengambil keputusan yang benar. Jangan memuji secara berlebihan, jangan pula mencaci secara berlebihan, Jangan menjadi pengikut buta, tetapi jangan pula menjadi pembenci yang tidak pernah melihat kebaikan.
Sebab pada akhirnya, kebaikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di Istana, tetapi juga oleh bagaimana rakyatnya bersikap. Jika pemerintah melakukan kebaikan, kita dukung, jika pemerintah keliru, kita ingatkan, Jika kebijakannya berhasil, kita apresiasi, jika gagal, kita kritik dan tawarkan jalan keluar, dan jika negeri sedang menghadapi tekanan, jangan kita tambahkan beban dengan pertengkaran yang tidak perlu.
Mungkin inilah bentuk sederhana dari kecintaan kepada tanah air yaitu tidak selalu membenarkan pemerintah, tetapi selalu menginginkan pemerintah berhasil membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Sebab ketika Indonesia berhasil, yang menikmati hasilnya bukan hanya pemerintah saja. tetapi Kita Semua.
