Penulis : Hasni Tagili S.Pd M. Pd. (Pemerhati Sosial)
OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi alarm serius bagi kondisi perekonomian nasional. Per 21 Mei 2026, rupiah terpuruk hingga menyentuh level Rp17.651 per dolar AS (Investor.id, 21-5-2026). Masyarakat pun tidak hanya menyaksikan angka di layar pasar keuangan, tetapi juga merasakan langsung dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Harga bahan baku naik, biaya distribusi membengkak, harga energi ikut terdorong, dan kebutuhan pokok perlahan semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelas menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar isu ekonomi makro, melainkan persoalan riil yang menekan kehidupan rakyat.
Di berbagai daerah, dampak tersebut semakin nyata. Nelayan di Pantura misalnya, harus menghadapi kelangkaan solar subsidi dan kenaikan harga bahan bakar yang disebut mencapai empat kali lipat (Pojokpapua.id, 17-5-2026). Akibatnya, aktivitas melaut terancam berhenti karena biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang justru menurun.
Pada saat yang sama, masyarakat umum juga dipaksa menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Biaya hidup meningkat, sementara pendapatan sebagian besar rakyat stagnan. Situasi ini menjadikan masyarakat kelas menengah-bawah berada dalam posisi paling rentan.
Ketika penghasilan tidak lagi mampu menutup kebutuhan harian, banyak masyarakat akhirnya mencari jalan pintas melalui pinjaman daring. Data terbaru menunjukkan total pinjaman pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun pada Januari 2026 dan terus mengalami kenaikan signifikan.
Fakta ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran tentang meningkatnya keputusasaan ekonomi rakyat. Pinjaman online yang awalnya dianggap solusi cepat justru berubah menjadi jebakan utang berbunga tinggi yang semakin memperparah penderitaan masyarakat.
Ironisnya, di tengah kondisi rakyat yang semakin terhimpit, pemerintah justru memandang situasi masih relatif aman. Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sehingga pelemahan rupiah dianggap tidak terlalu berdampak menunjukkan adanya jarak antara penguasa dan realitas kehidupan rakyat.
Padahal, masyarakat desa tetap bergantung pada barang-barang yang dipengaruhi impor, mulai dari pupuk, pakan ternak, bahan bakar, hingga kebutuhan produksi lainnya. Ketika rupiah melemah, harga barang-barang tersebut ikut naik dan akhirnya membebani masyarakat kecil.
Pelemahan rupiah sendiri tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional. Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, mempengaruhi aktivitas pasar dunia dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.
Investor cenderung menarik dana dari negara berkembang dan mengalihkan aset mereka ke dolar AS yang dianggap lebih aman. Akibatnya, nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami tekanan hebat.
Dalam sistem ekonomi global saat ini, negara-negara berkembang memang sangat rentan terhadap gejolak politik dan ekonomi internasional karena struktur ekonominya bergantung pada arus modal asing dan perdagangan berbasis dolar.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan hanya terletak pada faktor eksternal. Akar masalah yang lebih mendasar justru berada pada sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem kapitalisme menjadikan ekonomi sangat bergantung pada mekanisme pasar global, utang luar negeri, dan dominasi mata uang asing.
Negara tidak memiliki kemandirian ekonomi yang kuat karena kebijakan pembangunan bertumpu pada investasi asing dan pembiayaan berbasis utang. Ketika terjadi gejolak global, rakyatlah yang menjadi korban pertama.
Ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat juga memperparah keadaan. Alih-alih memberikan perlindungan nyata, kebijakan yang diambil justru sering membebani rakyat. Utang negara terus meningkat, sementara dampak kesejahteraannya tidak dirasakan secara merata. Beban fiskal akhirnya dibayar rakyat melalui kenaikan harga, pajak, dan berkurangnya daya beli.
Dalam sistem kapitalisme, negara lebih berfungsi sebagai regulator pasar daripada pengurus urusan rakyat. Akibatnya, masyarakat dipaksa menanggung sendiri beban kehidupan mereka.
Kondisi ini berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi Islam. Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Pemimpin bukan sekadar administrator kekuasaan, melainkan ra’in, yakni pengurus rakyat, sekaligus junnah atau pelindung masyarakat dari berbagai bentuk kesengsaraan hidup.
Rasulullah SAW. bersabda bahwa imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semu.
Dalam sistem ekonomi Islam, persoalan mata uang juga diatur dengan prinsip yang jauh lebih stabil. Islam menetapkan penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, yakni dinar dan dirham. Sistem ini membuat nilai mata uang memiliki sandaran intrinsik yang nyata sehingga tidak mudah dipermainkan oleh spekulasi pasar atau kepentingan politik global.
Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa standar emas dan perak akan menjaga kestabilan nilai uang dan mencegah inflasi yang merusak daya beli masyarakat. Berbeda dengan sistem fiat money saat ini yang nilainya sangat bergantung pada kepercayaan pasar dan kekuatan politik negara penerbitnya.
Selain itu, Islam juga memiliki mekanisme syariat untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin distribusi kekayaan. Larangan riba menjadi salah satu instrumen penting karena riba adalah penyebab utama ketimpangan ekonomi dan krisis utang.
Sistem pinjaman berbunga dalam kapitalisme hanya menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat kecil terus terjerat cicilan tanpa akhir. Islam menghapus praktik tersebut dan menggantinya dengan mekanisme ekonomi yang lebih adil dan produktif.
Islam juga mengatur kepemilikan umum atas sumber daya strategis seperti energi, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Negara wajib mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi swasta atau asing.
Dengan pengelolaan yang benar, kebutuhan dasar masyarakat dapat dijamin dengan harga terjangkau. Negara juga akan memastikan distribusi barang berjalan lancar sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak.
Lebih dari itu, sistem ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan angka makro sebagai ukuran utama keberhasilan ekonomi. Fokus utama Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat.
Negara wajib memastikan rakyat memperoleh pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara layak. Dengan demikian, masyarakat tidak akan dipaksa bertahan hidup melalui utang konsumtif seperti pinjol.
Pelemahan rupiah hari ini sejatinya menjadi bukti rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bergantung pada kekuatan eksternal dan kepentingan pasar global. Selama ekonomi masih dibangun di atas utang, riba, dan dominasi dolar, maka masyarakat akan terus menjadi korban setiap kali terjadi gejolak internasional.
Oleh karena itu, solusi parsial tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar menuju sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Islam menawarkan sistem tersebut melalui tata kelola ekonomi yang stabil, adil, dan berpihak kepada masyarakat secara menyeluruh. Wallahualam.
