Perkuat Fondasi Bisnis dan Mitigasi Risiko
MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Muna Barat memasuki tahap penting.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat memilih untuk tidak terburu-buru menjadikan badan usaha daerah sekadar sebagai lembaga baru, tetapi memastikan fondasi bisnisnya benar-benar kuat sebelum beroperasi.
Langkah itu terlihat ketika jajaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat melakukan konsultasi langsung dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Muna Barat memastikan seluruh tahapan pembentukan BUMD berjalan sesuai ketentuan sekaligus memiliki prospek usaha yang realistis.
Secara prinsip, dokumen persiapan pembentukan BUMD telah dinyatakan lengkap. Namun, dalam konsultasi tersebut, pemerintah daerah mendapatkan sejumlah masukan penting, terutama mengenai perlunya memperkuat analisis risiko bisnis dan langkah-langkah mitigasi yang akan diterapkan.
Masukan tersebut menjadi penting karena BUMD nantinya tidak hanya dibentuk berdasarkan kelengkapan administrasi dan kelembagaan. Di balik pendirian sebuah badan usaha daerah, terdapat tanggung jawab terhadap keuangan daerah dan harapan masyarakat agar perusahaan tersebut mampu memberikan manfaat nyata.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyadari bahwa pembentukan BUMD memiliki konsekuensi jangka panjang.
BUMD yang hanya kuat secara kelembagaan, tetapi lemah dari sisi perencanaan bisnis, justru berpotensi menjadi beban bagi daerah. Karena itu, pemerintah memilih memperdalam kajian sebelum keputusan final diambil.
Analisis risiko menjadi salah satu bagian yang kembali diperkuat. Pemerintah ingin memastikan setiap kemungkinan risiko usaha dapat dipetakan sejak awal, termasuk bagaimana strategi mitigasinya apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.
Dengan pendekatan itu, BUMD diharapkan memiliki arah bisnis yang jelas, dikelola secara profesional dan mampu bertahan menghadapi dinamika dunia usaha.
”Secara prinsip, dokumen persiapan pembentukan BUMD telah lengkap. Namun, kami mendapat masukan untuk kembali memperkuat analisis risiko bisnis dan langkah-langkah mitigasi risikonya,” ungkap Bupati Muna Barat, La Ode Darwin. Kamis, (17/9/2026).
Bagi Muna Barat, kehati-hatian tersebut bukan berarti memperlambat pembentukan BUMD. Sebaliknya, langkah itu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun perusahaan daerah dengan fondasi yang lebih kokoh.
Rencana pembentukan BUMD juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal daerah.
Ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, pemerintah dituntut mencari sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
BUMD kemudian diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk mengelola potensi tersebut secara lebih produktif.
Namun, potensi daerah tidak otomatis berubah menjadi pendapatan. Diperlukan model bisnis yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola perusahaan yang sehat, serta perhitungan investasi dan risiko yang matang.
Di titik inilah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri menjadi penting.
Pemkab Muna Barat ingin memastikan BUMD yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memiliki kelayakan usaha dan kemampuan untuk berkembang dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMD bukan sekadar berdirinya struktur organisasi atau tersedianya kantor dan jajaran manajemen.
Perusahaan daerah tersebut diharapkan dapat mengelola potensi ekonomi Muna Barat, menghasilkan kinerja usaha yang sehat, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus membuka ruang bagi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Karena itu, prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pembentukan BUMD.
Profesionalisme pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta pengambilan keputusan berbasis kajian menjadi faktor penting agar badan usaha tersebut tidak terjebak pada pola pengelolaan yang hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah daerah.
Pemkab Muna Barat kini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan seluruh tahapan pembentukan BUMD.
Masukan mengenai analisis risiko bisnis menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin mengambil keputusan secara terukur. Sebab, ketika modal daerah nantinya masuk ke dalam sebuah badan usaha, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam APBD, tetapi juga harapan agar uang publik dapat dikelola menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah.
