MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru.
Pemerintah daerah kini mengandalkan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) untuk mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, mengatakan pemerintah daerah telah mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan melalui skema IJD.
Sedikitnya terdapat tiga ruas jalan yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Oktober 2026.
”Ketiganya yakni ruas Abadi Jaya–Pajala, Lafinde–Kampobalano, dan Kampobalano–Lombu Jaya,” ungkapnya.
Bagi masyarakat yang setiap hari melintasi ruas tersebut, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik. Jalan merupakan urat nadi yang menghubungkan permukiman, sentra produksi, pusat perdagangan dan pelayanan publik.
Ketika jalan membaik, mobilitas masyarakat ikut bergerak. Sebaliknya, ketika jalan rusak dan berlubang, beban masyarakat menjadi semakin berat.
Setelah mendapatkan alokasi untuk tiga ruas jalan, perjuangan pemerintah daerah belum berhenti.
Darwin mengatakan pihaknya kembali berupaya mendapatkan tambahan anggaran IJD untuk menangani ruas Kasimpa–Barakkah.
Ruas tersebut menjadi salah satu perhatian karena kondisi jalannya dinilai cukup parah dan dipenuhi lubang.
Pemerintah daerah kini mencoba mendorong agar ruas tersebut masuk dalam dukungan anggaran pusat.
Namun, apabila usulan tambahan IJD itu belum mendapatkan persetujuan pada 2027, Darwin meminta persoalan tersebut menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Muna Barat.
”Saat ini lagi berjuang untuk penggagaran jalan Kasimpa-Barakkah. Jika tidak maka akan dianggarkan melalui APBD tahun 2027,” bebernya.
Jika kondisi fiskal memungkinkan, jalan tersebut dapat langsung ditingkatkan dengan pengaspalan. Namun jika kemampuan anggaran terbatas, pemerintah dapat terlebih dahulu melakukan pemeliharaan untuk memastikan jalan tetap dapat dilalui masyarakat.
Permintaan Darwin kepada DPRD menjadi penting karena kebutuhan pembangunan jalan di Muna Barat masih cukup besar.
Pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pusat untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur.
Karena itu, ketika terdapat ruas jalan yang belum mendapatkan dukungan IJD, APBD dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta skala prioritas pembangunan.
Darwin meminta DPRD Muna Barat memberikan perhatian terhadap ruas Kasimpa–Barakkah apabila usulan melalui IJD belum terealisasi.
Ruas tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam kondisi rusak karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat.
Pekerjaan rumah pemerintah daerah ternyata tidak berhenti pada Kasimpa–Barakkah.
Sejumlah ruas jalan lain juga masih membutuhkan penanganan.
”Di antaranya ruas jalan di Desa Lasama, Sidamangura–Masara, Sidamangura–Tanjung Pinang, serta poros Marobea–Lakanaha,” tambahnya.
Ruas-ruas tersebut menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur yang harus dipetakan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya.
Kondisi ini menggambarkan tantangan pembangunan infrastruktur Muna Barat yang tidak sederhana.
Di satu sisi, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembangunan jalan yang tersebar di berbagai wilayah. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga seluruh ruas jalan tidak mungkin diperbaiki secara bersamaan.
Karena itu, strategi pemerintah untuk menggabungkan sumber pembiayaan dari pusat dan APBD menjadi penting.
Bagi Muna Barat, jalan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar infrastruktur penghubung.
”Sebagian aktivitas masyarakat bergantung pada akses jalan yang memadai. Petani membutuhkan jalan untuk mengangkut hasil produksi. Pedagang membutuhkan akses untuk mendistribusikan barang. Masyarakat membutuhkan jalan untuk menuju sekolah, fasilitas kesehatan dan pusat pelayanan pemerintahan,” ungkap Firmansyah, salah satu Mahasiswa dari Muna Barat.
Kerusakan jalan pada akhirnya dapat memperbesar biaya dan waktu perjalanan.
Karena itu, pembangunan tiga ruas melalui IJD pada Oktober 2026 menjadi langkah awal yang patut dikawal. Pemerintah daerah perlu memastikan pekerjaan tersebut berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kualitas jalan yang benar-benar mampu bertahan dalam jangka panjang.
Pada saat bersamaan, perjuangan mendapatkan tambahan IJD untuk Kasimpa–Barakkah juga masih menunggu hasil.
Jika anggaran pusat belum turun pada 2027, maka bola akan kembali berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD Muna Barat.
Jawabannya akan sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah dan seberapa kuat komitmen pemerintah bersama DPRD menetapkan infrastruktur jalan.
La Ode Darwin Kejar IJD, Tiga Ruas Jalan Mubar Mulai Dibangun Oktober 2026
