La Ode Darwin Minta DPRD Kawal Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur

MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Pemerintah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan sisa anggaran tahun 2026 untuk kebutuhan pembangunan yang dinilai paling mendesak, terutama infrastruktur jalan.
‎
‎Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menegaskan bahwa sisa anggaran yang tersedia nantinya tidak akan diarahkan untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas daerah. Infrastruktur jalan menjadi salah satu sektor yang ingin didorong untuk mendapatkan perhatian lebih.
‎
‎Bagi pemerintah daerah, kondisi jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menjadi urat nadi yang menghubungkan masyarakat dengan pusat pelayanan, pasar, sentra produksi pertanian, perkebunan, hingga kawasan permukiman.
‎
‎Karena itu, ketika masih terdapat ruang anggaran yang dapat dimanfaatkan, Darwin menginginkan penggunaannya benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
‎
‎”Kita akan menggunakan sisa anggaran tahun 2026 untuk kegiatan yang menjadi prioritas, terutama pembangunan infrastruktur jalan. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang bukan prioritas,” demikian penegasan Darwin dalam arahannya.
‎
‎Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan kepada jajaran pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan.
‎
‎Menurut Darwin, setiap rupiah anggaran daerah harus memiliki manfaat yang jelas. Terlebih, kebutuhan pembangunan di Muna Barat masih cukup besar, termasuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
‎
‎Dalam konteks tersebut, sisa anggaran tidak semestinya hanya dipandang sebagai dana yang harus segera dibelanjakan. Anggaran harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
‎
‎Darwin juga meminta dukungan dan perhatian dari Anggota DPRD Muna Barat agar arah kebijakan tersebut menjadi perhatian bersama.
‎
‎Legislatif dan eksekutif diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menentukan program prioritas, sehingga pembahasan maupun pengalokasian anggaran tidak keluar dari kebutuhan mendasar masyarakat.
‎
‎Peran DPRD menjadi penting karena lembaga legislatif memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, rencana pemanfaatan sisa anggaran 2026 untuk pembangunan jalan membutuhkan pengawalan bersama sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
‎
‎Darwin menginginkan agar pemerintah dan DPRD tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan arah pembangunan.
‎
‎”Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
‎
‎Jika kebijakan tersebut direalisasikan secara tepat sasaran, sisa anggaran 2026 dapat menjadi tambahan energi bagi pembangunan infrastruktur Muna Barat.
‎
‎Namun, pekerjaan rumahnya bukan hanya memastikan anggaran tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan setiap proyek jalan memiliki perencanaan yang matang, skala prioritas yang jelas, kualitas pekerjaan yang baik, serta pengawasan yang terbuka.
‎
‎”Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut akan diukur bukan dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Rahman, salah satu Pemerhati Pembangunan Muna Barat. Jum’at, (11/9/2026).
‎
‎Bagi masyarakat Muna Barat, jalan yang baik berarti akses yang lebih mudah, biaya transportasi yang lebih efisien, serta mobilitas hasil pertanian dan aktivitas ekonomi yang semakin lancar.
‎
‎Karena itu, ketika sisa anggaran 2026 mulai diarahkan ke sektor infrastruktur, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada perencanaan di atas kertas.