Oleh : Muhamad Ikram Pelesa
(Ketua Umum DPP Pemuda Nusantara)
OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu menjadi momentum penting, terlebih ketika terjadi di wilayah strategis seperti Jawa Barat. Provinsi dengan lebih dari lima puluh juta penduduk ini bukan sekadar wilayah administratif terbesar di Indonesia, tetapi juga merupakan barometer stabilitas keamanan nasional. Di sinilah aktivitas industri bertemu dengan kawasan pertanian, pusat pendidikan bersanding dengan kawasan metropolitan, dan investasi nasional berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan sosial yang kompleks.
Dalam konteks tersebut, penunjukan Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Jawa Barat membawa ekspektasi yang tidak kecil. Penunjukan itu bukan semata rotasi jabatan, melainkan penempatan seorang perwira tinggi yang sebagian besar perjalanan kariernya dibangun di medan penyidikan dan penegakan hukum. Sebelum memimpin Polda Jawa Barat, ia menjabat Kapolda Kalimantan Barat dan sebelumnya mengemban amanah sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, salah satu posisi paling strategis dalam penanganan kejahatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tindak pidana tertentu lainnya.
Di institusi kepolisian, terdapat perwira yang tumbuh sebagai administrator, ada pula yang dibentuk oleh dinamika penyidikan. Irjen Pipit Rismanto termasuk dalam kategori kedua. Rekam jejaknya menunjukkan pengalaman panjang di bidang reserse, mulai dari tingkat kewilayahan hingga Mabes Polri. Pengalaman semacam ini memiliki arti penting karena kepemimpinan di bidang penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai proses pembuktian, penyidikan, koordinasi lintas lembaga, serta keberanian mengambil keputusan berdasarkan hukum.
Hal itu menjadi relevan ketika Indonesia menghadapi persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, praktik pertambangan tanpa izin menjadi salah satu ancaman terhadap penerimaan negara, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum. Aktivitas tersebut sering kali melibatkan jaringan yang kompleks, memanfaatkan lemahnya pengawasan, serta memunculkan konflik sosial di daerah-daerah penghasil mineral.
Dalam konteks inilah pengalaman Irjen Pipit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu memperoleh perhatian publik. Direktorat tersebut merupakan ujung tombak Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor pertambangan, kehutanan, energi, perikanan, dan lingkungan hidup. Penanganan perkara-perkara di sektor ini bukan pekerjaan sederhana. Selain memerlukan kemampuan teknis penyidikan, penyidik juga harus memahami regulasi pertambangan, tata kelola lingkungan, aspek korporasi, hingga koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.
Salah satu isu yang pernah menjadi perhatian nasional adalah penanganan perkara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong. Dalam kapasitasnya sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri, Irjen Pipit Rismanto memimpin proses penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Perkara tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan betapa kompleksnya penegakan hukum di sektor sumber daya alam, yang sering kali melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Bagi publik, yang terpenting bukan sekadar nama besar dalam suatu perkara, melainkan komitmen institusi untuk memastikan setiap proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti, prosedur, dan prinsip due process of law.
Selain itu, pengalaman di bidang penanganan pertambangan ilegal juga menjadi bagian dari perjalanan kariernya. Aktivitas pertambangan tanpa izin di berbagai wilayah Indonesia telah lama menjadi tantangan bagi negara. Di sejumlah daerah penghasil mineral, praktik tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga membahayakan keselamatan masyarakat.
Karena itu, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal tidak boleh dipandang semata sebagai tindakan represif. Ia merupakan instrumen untuk menjaga keadilan ekonomi, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang taat hukum, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai amanat konstitusi.
Pengalaman Irjen Pipit memimpin Polda Kalimantan Barat juga memperlihatkan tantangan yang tidak ringan. Wilayah perbatasan memiliki karakteristik keamanan yang berbeda dibanding daerah lain. Selain menghadapi persoalan kejahatan konvensional, aparat kepolisian juga berhadapan dengan penyelundupan lintas negara, perdagangan narkotika, kejahatan sumber daya alam, serta berbagai bentuk kejahatan terorganisasi. Pengalaman memimpin wilayah dengan kompleksitas seperti itu menjadi modal penting ketika ia dipercaya memimpin Jawa Barat.
Namun, rekam jejak yang baik hanyalah modal awal. Ukuran keberhasilan seorang Kapolda bukan terletak pada panjangnya daftar jabatan ataupun banyaknya perkara yang pernah ditangani. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah tantangan terbesar menanti.
Jawa Barat adalah wajah Indonesia dalam skala yang lebih besar. Dinamika sosialnya sangat tinggi. Urbanisasi berlangsung cepat. Kawasan industri terus berkembang. Arus investasi meningkat. Bersamaan dengan itu, ancaman terhadap keamanan juga semakin beragam. Premanisme, narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, perjudian daring, hingga berbagai bentuk kejahatan ekonomi menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan modern dan kolaboratif.
Masyarakat tentu berharap kepemimpinan baru tidak hanya menghadirkan keberhasilan dalam statistik pengungkapan perkara, tetapi juga memperkuat rasa aman di ruang-ruang publik. Sebab ukuran utama keberhasilan kepolisian pada akhirnya bukan sekadar banyaknya tersangka yang ditangkap, melainkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja secara adil, profesional, dan tidak diskriminatif.
Harapan itu sesungguhnya sederhana, tetapi sangat mendasar: setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum, setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, dan setiap proses penyidikan berjalan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam negara hukum, kepercayaan publik adalah modal yang tidak ternilai. Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan, melainkan melalui konsistensi tindakan. Dan di situlah kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto akan terus diuji oleh waktu, oleh tantangan, dan oleh harapan masyarakat Jawa Barat sendiri.
Memimpin Polda Jawa Barat berarti memimpin salah satu institusi kepolisian dengan beban kerja terbesar di Indonesia. Kompleksitas persoalan keamanan di provinsi ini tidak hanya diukur dari tingginya angka kriminalitas, tetapi juga dari besarnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan dan penegakan hukum.
Sebagai daerah penyangga ibu kota, Jawa Barat menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. Pergerakan manusia yang sangat tinggi, pertumbuhan kawasan industri, ekspansi pembangunan infrastruktur, serta perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kejahatan menjadi semakin kompleks. Aparat kepolisian dituntut tidak hanya mampu bereaksi terhadap tindak pidana, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan karakter ancaman keamanan.
Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan yang memiliki latar belakang investigasi menjadi nilai tambah. Pengalaman panjang di bidang reserse memberikan perspektif bahwa penegakan hukum bukan sekadar mengejar statistik pengungkapan perkara, melainkan membangun sistem yang mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.
Masyarakat Jawa Barat tentu berharap kepemimpinan Irjen Pol. Pipit Rismanto dapat memperkuat budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme penyidik, transparansi proses hukum, dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum lahir ketika setiap laporan diproses secara objektif, setiap penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Harapan lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah percepatan penyelesaian perkara-perkara yang telah menjadi perhatian publik. Dalam negara hukum, kepastian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan. Perkara yang berlarut-larut tanpa kejelasan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.
Karena itu, evaluasi terhadap penanganan perkara secara berkala menjadi penting. Bukan untuk menciptakan tekanan terhadap penyidik, melainkan untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum, diawasi secara akuntabel, dan tidak kehilangan arah akibat kendala administratif maupun teknis. Transparansi mengenai perkembangan perkara yang memang dapat disampaikan kepada publik juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan kamtibmas di Jawa Barat juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, perdagangan orang, penipuan digital, hingga konflik sosial memerlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, kejaksaan, pengadilan, TNI, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat sipil. Tidak ada satu institusi pun yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan tersebut secara sendiri.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang Kapolda tidak hanya dilihat dari kemampuan operasional, tetapi juga dari kemampuannya membangun kolaborasi. Kepemimpinan yang membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, menerima kritik secara konstruktif, dan mendorong inovasi pelayanan publik akan lebih mudah memperoleh legitimasi sosial.
Penguatan pengawasan internal juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap institusi yang bersih dan profesional, setiap dugaan pelanggaran etik maupun disiplin oleh anggota harus ditangani secara tegas sesuai mekanisme yang berlaku. Penegakan disiplin di dalam institusi merupakan fondasi bagi penegakan hukum di luar institusi.
Lebih jauh lagi, tantangan keamanan saat ini tidak lagi hanya bersifat konvensional. Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, mulai dari penipuan daring, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, hingga berbagai modus kejahatan digital yang merugikan masyarakat. Kepolisian dituntut terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan analisis intelijen agar mampu menjawab dinamika tersebut.
Dalam konteks pembangunan nasional, stabilitas keamanan juga memiliki dimensi ekonomi. Kepastian hukum dan rasa aman merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya investasi dan kegiatan usaha. Dunia usaha membutuhkan jaminan bahwa sengketa akan ditangani melalui mekanisme hukum yang adil, sementara masyarakat menginginkan kepastian bahwa perlindungan hukum berlaku sama bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang, jabatan, ataupun kekuatan ekonomi.
Di sinilah pengalaman Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat menjadi modal penting. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran di sektor strategis menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kepastian hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru keduanya harus berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Pada akhirnya, publik tidak menuntut kesempurnaan dari seorang pemimpin. Yang diharapkan adalah komitmen untuk bekerja secara profesional, terbuka terhadap evaluasi, berani mengambil keputusan berdasarkan hukum, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain. Kepercayaan publik dibangun dari akumulasi tindakan nyata, bukan dari narasi semata.
Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto kini mengemban amanah besar memimpin Polda Jawa Barat. Rekam jejaknya di bidang reserse menjadi bekal yang berharga, tetapi tantangan di depan mata akan menjadi ukuran sesungguhnya.
Masyarakat Jawa Barat menaruh harapan agar di bawah kepemimpinannya, Polda Jawa Barat semakin profesional, semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta semakin konsisten menghadirkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keberhasilan institusi kepolisian bukan hanya tercermin dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap, melainkan dari tumbuhnya keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar menjadi pelindung bagi semua. Ketika kepastian hukum hadir, rasa aman tumbuh, dan kepercayaan publik menguat, di situlah sesungguhnya keberhasilan seorang pemimpin kepolisian menemukan maknanya. (*)
