MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Persoalan data bantuan sosial kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Di tengah keluhan masyarakat terkait tidak tepatnya hasil pendataan sosial ekonomi, pemerintah desa diminta tidak tinggal diam.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, secara khusus mengingatkan para kepala desa agar mengambil tanggung jawab dalam memastikan data masyarakat di wilayah masing-masing benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Darwin, kepala desa tidak boleh memandang jabatan hanya sebagai simbol kepemimpinan administratif. Lebih dari itu, kepala desa memiliki tanggung jawab langsung terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya, termasuk memastikan data warga yang menjadi dasar berbagai program pemerintah tetap akurat dan diperbarui.
”Jangan berpikir menjadi kepala desa hanya sebagai simbol,” tegas La Ode Darwin, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan seiring munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit warga yang merasa berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, namun justru tidak masuk dalam kelompok penerima bantuan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah masyarakat melihat hasil desil yang muncul dalam pendataan sosial ekonomi. Sejumlah warga yang secara kasat mata masih menghadapi keterbatasan ekonomi justru tercatat pada desil yang lebih tinggi dan dikategorikan dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih baik.
Bagi pemerintah daerah, kondisi tersebut harus segera diantisipasi.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat validasi data mulai dari tingkat desa. Kepala desa bersama perangkatnya diharapkan mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk perubahan kondisi ekonomi setiap keluarga.
Data sosial ekonomi bukan sesuatu yang bersifat permanen. Kondisi sebuah keluarga dapat berubah karena kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, anggota keluarga yang sakit, bertambahnya tanggungan, maupun berbagai faktor ekonomi lainnya.
Karena itu, data yang pernah dianggap sesuai belum tentu masih menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.
Dalam konteks tersebut, kepala desa menjadi salah satu pihak yang memiliki posisi strategis. Mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui perubahan kondisi warga di wilayahnya.
Darwin meminta proses validasi tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administrasi. Data harus benar-benar diperiksa dan dicocokkan dengan kondisi masyarakat.
”Dengan validasi yang dilakukan secara berkala, kesalahan data diharapkan dapat diketahui lebih cepat sebelum berdampak pada penyaluran bantuan sosial,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat sendiri mendorong agar persoalan data tersebut menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah kabupaten, tetapi juga pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.
Sebab, ketika data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Warga yang seharusnya mendapatkan bantuan bisa terlewat, sementara masyarakat yang kondisi ekonominya sudah berubah masih mungkin tercatat dalam kelompok penerima.
Persoalan DTSEN dan desil pada akhirnya bukan sekadar tentang angka dalam sebuah sistem. Di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
”Validasi lapangan menjadi penting agar angka yang tercatat tidak berjarak terlalu jauh dengan kenyataan,” tandasnya.
Kepala desa dituntut memastikan masyarakat yang dipimpinnya benar-benar terdata sesuai kondisi masing-masing. Jika terdapat kesalahan, perubahan status ekonomi, atau warga yang belum terdata secara tepat, pemerintah desa diharapkan segera melakukan langkah perbaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Bagi Bupati Darwin, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari tugas kepala desa sebagai pemimpin di tingkat paling bawah pemerintahan.
Jabatan kepala desa bukan hanya tentang menjalankan administrasi pemerintahan atau memimpin kegiatan desa. Ada tanggung jawab sosial yang melekat, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap program pemerintah sesuai kondisi dan haknya.
Karena itu, ketika masyarakat mulai mempertanyakan hasil desil dan ketepatan data bantuan sosial, pemerintah desa diharapkan menjadi pihak pertama yang hadir memberikan penjelasan sekaligus membantu memperbaiki data.
Sebab, ketika data diperbaiki dari desa, peluang kesalahan dalam menentukan sasaran bantuan juga dapat ditekan sejak awal.
Bupati Darwin Ingatkan Kades Jangan Hanya Jadi Simbol, Data Warga Harus Dipastikan Akurat
