KENDARI (SULTRAAKTUAL.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun Anggaran 2025, sekaligus Penyerahan Keputusan DPRD Kendari, Selasa (28/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Paripurna DPRD Kota Kendari ini dipimpin Ketua DPRD, La Ode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua II Irmawati.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, Sekretaris Daerah Amir Hasan, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat se-Kota Kendari, serta tamu undangan lainnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota 2025, Muslimin, membacakan rekomendasi DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah.
DPRD menyoroti sejumlah sektor penting yakni disektor pendidikan, DPRD menekankan perlunya penanganan serius terhadap angka putus sekolah melalui program beasiswa yang tepat sasaran dan pendataan akurat. Selain itu, kesejahteraan guru harus ditingkatkan, serta penguatan disiplin siswa dan sistem pengawasan pendidikan perlu dilakukan.
Dibidang Kesehatan, DPRD Kota Kendari menilai pelayanan kesehatan belum merata, terutama dalam layanan BPJS yang masih dianggap diskriminatif. DPRD juga meminta pembenahan tata kelola RSUD serta peningkatan anggaran dan fasilitas kesehatan.
“BPJS bukan pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijamin negara,” tegas Muslimin.
Dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPRD menilai masih tingginya kawasan kumuh sebagai indikasi ketimpangan pembangunan. Program rumah tidak layak huni (RTLH) diminta dipercepat, disertai peningkatan akses air bersih, sanitasi, serta penataan kawasan yang terintegrasi untuk mencegah banjir.
Sementara disektor Infrastruktur, kesenjangan infrastruktur antarwilayah menjadi perhatian serius. DPRD meminta pemerintah menghentikan proyek bersifat sementara atau “tambal sulam” dan beralih pada perencanaan yang matang dan berkelanjutan, termasuk penanganan banjir melalui sistem drainase terpadu.
Selanjutnya, dibidang Ketertiban Umum
Penataan lalu lintas dan ruang publik harus ditegakkan secara konsisten. DPRD juga menyoroti parkir liar serta perlunya penguatan sistem transportasi guna mendukung konektivitas wilayah.
DPRD menyimpulkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan di lapangan.
“Tanpa langkah konkret dan berani, capaian hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa penyampaian rekomendasi DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Ia mengapresiasi DPRD atas pembahasan LKPJ dan menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun.
Wali Kota juga mengakui masih adanya sejumlah persoalan, seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir, dan penataan kota yang belum optimal.
“Keterbatasan anggaran menjadi tantangan, namun dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kami optimistis pembangunan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Ke depan, lanjut Siska, Pemkot Kendari akan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan, perbaikan drainase, pengelolaan persampahan, penataan ruang terbuka hijau, serta revitalisasi taman kota. Selain itu, inovasi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi juga akan terus ditingkatkan.
“Kota Kendari adalah wajah ibu kota provinsi. Kami berkomitmen menjadikannya kota yang layak huni, maju, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada DPRD, jajaran OPD, insan pers, dan masyarakat atas dukungan terhadap pembangunan daerah.
