MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Muna Barat menjadi momentum refleksi bagi masyarakat.
Di balik semarak perayaan, banyak warga berharap pemerintah daerah menjadikan usia ke-12 sebagai titik balik untuk membenahi berbagai persoalan yang hingga kini masih dirasakan.
Keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kondisi infrastruktur jalan. Mulai dari jalan poros antardesa, antarkecamatan hingga jalan usaha tani, banyak ruas yang disebut mengalami kerusakan dan dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar sarana transportasi. Jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, hingga akses masyarakat menuju pusat pelayanan.
”Ketika jalan rusak, biaya angkut meningkat, aktivitas ekonomi melambat, dan pelayanan kepada masyarakat ikut terganggu,” ungkap Rasidin salah satu masyarakat Muna Barat ketika ditemui beberapa waktu lalu.
Sejumlah warga menilai Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pembangunan infrastruktur dasar tersebut.
Penilaian itu muncul karena masih banyak jalan yang kondisinya rusak meski telah berulang kali dikeluhkan masyarakat.
Salah satu titik yang paling sering disorot adalah ruas jalan di kawasan Kampobalano.
Ironisnya, jalan tersebut merupakan akses menuju Kantor Bupati Muna Barat sekaligus menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
”Sangat prihatin ya dengan kondisi jalan yang berlubang dan rusak ini. Karena dapat menghambat mobilitas masyarakat, termasuk pasien dan kendaraan pelayanan kesehatan,” ungkap La Ampi saat mengantar keluarga di RSUD Muna Barat
Selain infrastruktur, pelayanan publik juga menjadi sorotan masyarakat.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan pelayanan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Dinas Koperasi dan UMKM, dinilai masih perlu meningkatkan kualitas pelayanannya.
Sejumlah warga mengeluhkan proses pengurusan administrasi yang menurut mereka sering kali tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua hari.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan.
Di sektor pembangunan daerah, masyarakat juga mempertanyakan implementasi visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui slogan “Liwu Mokesa”.
Hingga saat ini, sebagian warga mengaku belum melihat indikator yang jelas mengenai keberhasilan program tersebut, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan.
Masyarakat berharap slogan pembangunan tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang terukur dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.
”Harapan ini muncul karena masih ada warga yang menilai berbagai janji pembangunan belum sepenuhnya terealisasi,” ungkap Firmansyah salah satu mahasiswa di Muna Barat.
Memasuki usia ke-12, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Muna Barat menjadikan kritik dan aspirasi sebagai bahan evaluasi.
Infrastruktur yang layak, pelayanan publik yang cepat dan profesional, serta program pembangunan yang terukur dinilai menjadi kebutuhan utama agar cita-cita mewujudkan Muna Barat yang maju benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
