KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) – Upaya kasasi Mantan Kepala Desa Laonti Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Surdin SH di Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) kandas.
Usai MA mengeluarkan putusan Nomor 739 K/Pid/2026 dengan menolak permohonan kasasi dari pemohon terdakwa Surdin. Dalam putusan tersebut MA juga memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PID/2026/PT KDI tanggal 28 Januari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 82/Pid.B/2025/PN Andoolo Tanggal 23 Desember 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan bulan).
MA juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi senilai Rp 2.500.
Putusan itu telah ditetapkan sejak Senin 11 Mei 2026 oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Yohanes Priyana SH MH dan Masing-masing anggota Suradi SH S.Sos MH, dan Dr Sigid Triyono SH MH.

Sayangnya, hingga dikeluarkannya putusan kasasi tersebut hingga November 2026 belum ada upaya eksekusi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Rekafit SH MH mengatakan baru mengetahui putusan tersebut.
“Segera kami eksekusi. Saya akan cek kalau sudah dikirim (salinan putusan MA) dari Pengadilan Negeri Andoolo ke kami (kejaksaan), karena formilnya disampaikan dulu putusan ke kami,” ujar Rekafit saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Menurut warga Laonti yang namanya enggan disebutkan sejak berakhirnya masa tahanan kota terdakwa (Surdin), yang bersangkutan tidak pernah menjalani penahanan dan masih bebas.
Diketahui, Surdin SH Kades divonis kasus penggelapan atas kompensasi tambang yang seharusnya diterima warganya Risdayanti senilai Rp 21.221.000. Ia di Vonis 1 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan Negeri Andoolo.
Setelah mengajukan banding yang bersangkutan divonis 10 bulan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Surdin oleh pengacaranya Jumadan Latuhani SH kemudian melakukan upaya hukum kasasi dan menjadi tahanan kota hingga 28 Maret 2026.

