KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) – Kejaksaan Negeri Konawe Selatan telah
melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara
dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (10/11/2026).
Penahanan dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa Wonua Kongga tersebut pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 dengan tersangka atas nama La Ode Sabaino S.K.M. alias Baim bin La Ode Ampi (Eks Kepala Desa Wonua Kongga Periode 2018 – 2025).
Penahanan Mantan Kepala Desa Wonua Kongga oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan sekitar pukul 17.00 WITA.
Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan oleh Tim Penyidik Polres Konawe Selatan diterima oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang terdiri
atas Arifin Diko S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Bayu Timur Kusuma Jati S.Hdan Adinda Setyaning Utami SH.
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Todo Batara Silalahi SH MH mengatakan pelaksanaan Tahap II ini merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses pada tahap penuntutan.
“Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka La Ode Sabaino S.K.M. alias Baim bin La Ode Ampi merupakan Kepala Desa Wonua Kongga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Dalam perkara tersebut, tersangka diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Wonua Kongga yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025,” ungkap Todo Batara Silalahi.
Ia menjelaskan modus operandi yang diduga dilakukan tersangka, yaitu setelah anggaran
keuangan desa dicairkan dari Rekening Kas Desa, tersangka selaku Kepala Desa menguasai, menyimpan, mengelola, dan menggunakan sendiri sebagian anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan, pengadaan, maupun pembangunan
desa.
Selain itu, kata dia, tersangka mengelola secara langsung kegiatan pengadaan dan pembangunan desa, sehingga ditemukan sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan perencanaan, mengalami kekurangan volume pekerjaan, maupun bersifat fiktif.
“Tersangka juga diduga beberapa kali menarik kembali dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke Rekening Kas Desa, sehingga saldo rekening tersebut kembali menjadi nihil. Dimana hasil dari dugaan penyimpangan dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yang bersangkutanseperti
melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara dalam Pemilihan Kepala
Desa, modal usaha pertambangan nikel di Konawe Utara, membeli sebidang tanah Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, dan membayar angsuran kredit di Bank serta angsuran kredit kendaraan pribadi Tersangka,” jelas Todo.
Lebih lanjut, akibat perbuatan melawan hukum dan penyimpangan yang diduga dilakukan tersangka dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tersebut, berdasarkan hasil
perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
tersangka La Ode Sabaino, S.K.M. alias Baim bin La Ode Ampi, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 807.736.979,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
Akibat perbuatannya tersangka disangkakan dengan Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Subsidiair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Bahwa pada penyerahan barang bukti terdapat barang bukti uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang merupakan pengembalian Tersangka atas temuan kerugian negara di tahap penyidikan,” terang Todo Batara Silalahi.
Selanjutnya, kata dia, terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari terhitung mulai tanggal 10 November 2026 hingga 29 November 2026 untuk kepentingan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Todo menambahkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sebagai upaya menjaga serta melindungi keuangan negara dan keuangan desa.