OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik kebakaran dan lahan (karhutla) di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun, api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total (Detik, 2-11-2026).
Hal ini pun sebagaimana yang disampaikan Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono mengatakan hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah (Kakinews, 7-11-2026). Hal ini seperti kasus yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.
Meski hujan mulai turun, ancaman karhutla masih belum padam total, sebab apinya tersembunyi di dalam tanah, sehingga karhutla gambut sulit dipadamkan walaupun permukaan atasnya telah disiram air atau terguyur hujan. Bara apinya pun bisa bertahan berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan.
Karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya sampai karhutla padam, tapi dampak bencana harus ditangani secara total. Hal ini, karena jika karhutla terjadi dalam waktu yang lama, maka akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan.
Dampak buruk tersebut seperti gangguan pernapasan akut dan kronis, masalah kardiovaskular (jantung dan pembuluh darah), iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokkan, risiko tinggi bagi kelompok rentan (anak-anak dan balita, ibu hamil, dan lansia). Bahkan dampak panjangnya walau kabut asap telah hilang, risiko menimbulkan bronkitis kronis, penurunan fungsi paru-paru, hingga kanker paru-paru dapat meningkat.
Selain masalah kesehatan, karhutla berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Bagaimana tidak, ancaman penurunan kualitas hasil panen, bahkan gagal panen total yang disebabkan kabut asap tebal, kematian hewan ternak dan gangguan jalur logistik. Belum lagi, masalah pencemaran sumber air bersih, rusaknya daerah tangkapan, kekeringan sumur dan sungai.
Dari itu, negara sebagai ra’in tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis pada masyarakat semata. Karena berdasarkan hukum dan analisis lingkungan, negara bertanggung jawab dalam pencegahan, pemetaan wilayah rawan, pengawasan izin konsesi, penegakan hukum yang tak pandang bulu terhadap pelanggar, serta penyedian layanan gratis bagi seluruh warga yang menderita akibat karhutla.
Sayangnya semua itu masih belum optimal dilakukan, sebab negara nampak sebatas regulator. Belum lagi, jika antara penguasa dan pengusaha telah berjalan beriringan dalam menghasilkan cuan, maka penguasa akan makin berpihak pada rakyat. Meski hal itu banyak mengorbankan berbagai hal.
Berbeda dengan sistem yang ada saat ini (kapitalisme), Islam memerintahkan pada negara serius dalam mengatasi dan menangani bencana. Ini karena pemimpin merupakan penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw., “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Karenanya dalam pandangan Islam, negara harus memiliki sistem mitigasi bencana yang komprehensif, tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Begitu juga bahwasanya negara harus mengidentifikasi wilayah rawan, membangun infrastruktur pencegah, serta menyiapkan sistem peringatan dini. Pun negara mesti mempunyai lembaga khusus yang didanai dari baitulmal, bukan bergantung pada utang luar negeri atau donasi sukarela.
Di samping itu, kebijakan negara terhadaap hutan harus terikat dengan syariat. Syariat Islam memberikan batasan tegas tentang kepemilikan harta. Karenanya hutan dipandang sebagai kepemilikan umum. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (termasuk hutan) dan api” (HR. Ahmad).
Berdasarkan hadis tersebut, hutan merupakan milik publik yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga negara tidak dibenarkan menyerahkan kepemilikan tersebut kepada pihak swasta yang sering kali menggunakan metode pembakaran lahan demi menekan biaya.
Tak kalah penting, bahwasanya dalam sistem Islam, negara sebagai ra’in harus menjamin kebutuhan dasar (pangan, air, kesehatan) sebagai akibat bencana karhutla. Negara tak boleh membiarkan korban bencana kelaparan, kesulitan air bersih, atau menderita penyakit pernapasan akibat asap. Seluruh fasilitas tersebut mesti disediakan negara sebagai bentuk pelayanan, bukan bisnis.
Dengan demikian, masalah karhutla dengan segala dampaknya sulit diatasi hingga tuntas, jika masih terdapat banyak celah yang memicunya. Dari itu, butuh keseriusan pemimpin yang amanah dalam sistem yang mendatangkan maslahat. Dan semua itu hanya mungkin terealisasi jika aturan ini bersumber dari Sang Pencipta yang mengetahui mana aturan yang terbaik untuk hambanya. Wallahu a’lam.