KENDARI (SULTRAAKTUAL.ID) – Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara segera mengambil alih penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran makan dan minum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 yang ditaksir mencapai Rp 9,2 Miliar dan saat ini ditangani oleh Polres Konawe.
‎
‎Ketua GARPEM Sultra, Aksan Setiawan, menilai lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Pasalnya, berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi perhatian GARPEM Sultra, perkara tersebut telah berjalan sekitar 1,5 tahun sejak adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
‎Aksan mendesak Kejati Sultra perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan agar penanganan perkara tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
‎”Jangan sampai perkara dugaan korupsi dengan nilai anggaran mencapai Rp.9,2 Miliar ini terus berjalan tanpa ujung yang jelas. Kami mendesak Kejati Sultra mengambil langkah konkret, termasuk mempertimbangkan pengambilalihan penanganan perkara apabila ditemukan alasan hukum yang memenuhi ketentuan,” tegas Aksan.
‎
‎Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
‎
‎DESAK KEJATI PERINTAHKAN BPKP HITUNG KERUGIAN NEGARA
‎Selain mendesak pengambilalihan perkara, GARPEM Sultra juga meminta Kejati Sultra segera berkoordinasi dan meminta BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara profesional dan independen.
‎
‎Aksan bahkan meminta agar proses penghitungan tersebut dapat didorong untuk diselesaikan dalam waktu 14 hari, sepanjang dokumen dan data pendukung telah tersedia serta memungkinkan secara teknis.
‎”Kami tidak ingin persoalan penghitungan kerugian negara terus dijadikan alasan yang membuat penanganan perkara berjalan lambat,” ungkap Aksan.
‎
‎Kejati Sultra harus mengambil langkah koordinatif dengan BPKP agar proses penghitungan dapat segera memperoleh kepastian,” ujarnya.
‎Ia juga menyinggung adanya penanganan perkara lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang disebut memiliki nilai kerugian sekitar Rp 4,23 miliar dan berujung pada penetapan tiga tersangka.
Menurut GARPEM, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga auditor.
‎MINTA KABAG UMUM, EKS KABAG UMUM DAN BENDAHARA DIPERIKSA SECARA MENDALAM
‎
‎GARPEM Sultra turut mendesak Kejati Sultra memeriksa secara mendalam pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran makan dan minum tersebut, khususnya Kepala Bagian Umum berinisial (Y), mantan Kepala Bagian Umum berinisial (S), serta bendahara kegiatan.
‎
‎Aksan meminta penyidik menelusuri peran, kewenangan, tanggung jawab, aliran anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
‎
‎Menurutnya, jabatan dan kewenangan seseorang dalam pengelolaan anggaran, termasuk sebagai KPA maupun PPTK apabila terbukti memiliki keterkaitan, perlu menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Namun, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana.
‎”Kami mendesak agar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut diperiksa secara serius dan tidak hanya berhenti sebagai saksi apabila ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukumnya. Semua harus diproses secara objektif dan tanpa tebang pilih,” tegasnya.
‎
‎Aksan juga meminta penyidik menggunakan kewenangan pemanggilan sesuai ketentuan hukum apabila pihak-pihak terkait tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah.
‎
‎GARPEM SULTRA : JANGAN BIARKAN PERKARA BERLARUT-LARUT
‎Lebih lanjut, GARPEM Sultra menegaskan bahwa dugaan korupsi anggaran makan dan minum Kabupaten Konawe Tahun 2023 merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan kepastian hukum.
‎Pihaknya meminta Kejati Sultra melakukan supervisi, evaluasi, dan mengambil langkah hukum yang diperlukan terhadap proses penanganan perkara tersebut.
‎
‎”Kami ingin penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena perkara dugaan korupsi bernilai miliaran rupiah tidak menunjukkan perkembangan yang jelas. Uang negara harus dipertanggungjawabkan dan siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum,” tutup Aksan Setiawan.
‎