KENDARI (SULTRAAKTUAL.ID) – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Jabar Al Jufri, menghadiri Rapat Koordinasi Pangan yang digelar Bank Indonesia, Rabu (15/4/2026).
Mengusung tema “Pangan Sejahtera dan Inflasi Harga Terkendali”, forum ini menjadi wadah bagi pemerintah, otoritas moneter, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk merumuskan langkah konkret menjaga pasokan dan harga tetap stabil.
Dalam kesempatan tersebut, Jabar Al Jufri menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi.
“Pada prinsipnya DPRD akan terus mendukung segala kebijakan yang pro rakyat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap bersinergi mulai dari penyusunan regulasi, penganggaran, hingga pengawasan agar target kemandirian pangan dan stabilitas harga bisa tercapai maksimal,” ujarnya, saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan konsumsi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi hingga keamanan daerah.
“Tanpa pangan yang stabil, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak akan berarti,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemkot Kendari meluncurkan tiga program unggulan sekaligus:
1. Program PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi)Mendorong peran rumah tangga sebagai garda terdepan melalui pemanfaatan pekarangan dan pola konsumsi bijak berbasis konsep B2SA.
2. Sekolah HEBAT (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter)Mengubah lingkungan sekolah menjadi ruang produktif, di mana siswa diajak menanam cabai dan tomat untuk membangun kesadaran pangan sejak dini.
3. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Menjalin kemitraan dengan wilayah produsen seperti Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur untuk memotong rantai distribusi panjang dan menjaga harga tetap terkendali.
Dalam implementasinya, kerja sama ini menitikberatkan pada distribusi langsung antara produsen dan distributor, sehingga mengurangi ketergantungan pada perantara yang kerap memicu lonjakan harga.
Hasilnya mulai terlihat, di mana inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 berhasil ditekan di angka 2,95 persen, relatif stabil dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Di sisi lain, Pemkot Kendari juga mulai mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Melalui penguatan sektor pertanian lokal, termasuk di wilayah Baruga dan Amohalo, panen perdana dijadwalkan berlangsung pada awal Mei.
Pemerintah juga mengaktifkan kembali fasilitas penggilingan padi serta menyiapkan lahan pengeringan gabah agar hasil produksi tidak lagi keluar daerah tanpa nilai tambah. Langkah ini penting untuk memutus praktik lama di mana hasil pertanian lokal dijual keluar, lalu kembali masuk dengan harga lebih tinggi setelah diproses.
Selain itu, penguatan infrastruktur terus dilakukan, termasuk perbaikan akses jalan pertanian guna memperlancar distribusi.
Dalam forum tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar pelaku usaha dari berbagai daerah, meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ini hanya menjadi dokumen. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, mengingatkan bahwa tekanan inflasi masih dipengaruhi faktor eksternal seperti geopolitik global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu penguatan dari hulu sampai hilir, termasuk penyediaan cold storage.
Rakor ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kendari menghadapi agenda internasional dalam waktu dekat, di mana sektor pangan dan UMKM akan menjadi etalase daerah di hadapan tamu dari berbagai negara.