MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Pembangunan infrastruktur jalan kembali menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah daerah terus mencari ruang dan memperjuangkan dukungan anggaran agar pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan akses jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di Muna Barat.
Di antara ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Abadi Jaya–Pajala serta Lafinde–Kampobalano.
Menurut Darwin, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur jalan menyangkut mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan dan kesehatan, hingga perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa.
”Pemerintah daerah terus berupaya membuka berbagai peluang dukungan pembiayaan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Muna Barat,” ucapnya.
Darwin menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur Muna Barat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dalam mencari sumber pembiayaan dan membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat.
Ruas jalan Abadi Jaya–Pajala dan Lafinde–Kampobalano menjadi bagian dari upaya tersebut.
Bagi masyarakat di wilayah yang dilalui ruas jalan tersebut, pembangunan jalan bukan sekadar memperbaiki permukaan jalan yang rusak. Jalan yang baik berarti memangkas waktu tempuh, memperlancar aktivitas ekonomi dan membuka konektivitas antarwilayah.
Karena itu, perjuangan anggaran infrastruktur menurut Darwin harus dilakukan secara bersama-sama dan konsisten.
Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sendiri, dari Bupati hingga Kepala Desa Harus Kompak
Di tengah upaya mengejar pembangunan infrastruktur, Darwin juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar menjaga kekompakan.
Mulai dari pimpinan daerah, perangkat daerah hingga kepala desa, seluruhnya harus berada dalam satu arah: memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Muna Barat.
”Pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila masing-masing unsur pemerintahan bekerja dengan kepentingannya sendiri,” tambahnya.
Kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyampaikan kebutuhan riil di lapangan.
Apa yang dirasakan masyarakat di desa harus menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus terus diperkuat.
”Persoalan jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Bagi petani, kondisi jalan menentukan kelancaran membawa hasil produksi dari kebun menuju pasar. Bagi pelaku usaha, akses transportasi memengaruhi biaya distribusi. Bagi masyarakat secara umum, jalan menentukan kemudahan menuju fasilitas pendidikan, kesehatan maupun pusat pelayanan pemerintahan.
Karena itu, pembangunan jalan Abadi Jaya–Pajala dan Lafinde–Kampobalano tidak semestinya dilihat hanya sebagai pembangunan konstruksi.
Ada kepentingan ekonomi masyarakat yang ikut dipertaruhkan. Ketika konektivitas semakin baik, peluang masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi juga semakin terbuka.
Namun Darwin mengingatkan, pembangunan infrastruktur bukan tujuan akhir. Jalan yang dibangun harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Begitu pula seluruh program pemerintah harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan, termasuk kepala desa, untuk tidak kehilangan fokus terhadap kebutuhan masyarakat.
Kekompakan pemerintah, menurutnya, bukan sekadar berdiri bersama dalam kegiatan seremonial. Kekompakan harus terlihat dalam cara pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dari kantor pemerintahan hingga desa, seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama: bekerja, melayani dan memastikan pembangunan memberi manfaat nyata.
Perjuangan pembangunan infrastruktur pada akhirnya bukan hanya tentang berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun.
Ada persoalan kepercayaan masyarakat yang ikut dipertaruhkan.
Ketika masyarakat melihat pemerintah sungguh-sungguh memperjuangkan akses jalan yang mereka butuhkan, maka pembangunan tidak lagi dipandang sekadar sebagai proyek pemerintah.