OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nampaknya masih terjadi di sejumlah wilayah, bahkan tak sedikit mengalami kenaikan titik api. Sebagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa setidaknya ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. BNPB juga menyampaikan bahwa luas lahan yang terbakar telah mencapai 1.332 hektare.
Walau Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25%, namun kenaikan titik api masih terjadi di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tenggara sebesar 146%, di Kalimantan Timur 5%, dan Sulawesi Tengah 38% (Detik, 12-11-2026). Miris!
BNPB pun mengidentifikasi sebaran hotspot di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, meski masih memerlukan verifikasi lapangan. Begitu juga bahwa karhutla terjadi di kawasan perizinan pertambangan, bukan hanya di kawasan hutan atau perkebunan (BNPB, 9-11-2026).
Begitulah kondisi hutan di negeri tercinta ini. Hutan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai penjaga iklim dan udara, serta mengatur tata air dan mencegah bencana, namun saat ini hutan tidak sebatas sampai di situ saja. Sebab, dalam sistem saat ini (kapitalisme), hutan dan lahan dilihat sebagai aset ekonomi yang dapat dikuasai siapa pun yang berduit. Karena itu, tak heran muncul hotspot di wilayah konsesi perusahaan, termasuk kawasan izin pertambangan.
Dalam sistem kapitalisme pun, negara dengan mudah memberikan konsesi lahan dan tambang secara luas kepada pihak swasta/perusahaan. Akibatnya, pengusaan lahan lebih berorientasi pada kepentingan bisnis daripada perlindungan rakyat, sehingga tak heran jika kerusakan seperti masalah karhutla terus berulang.
Apalagi membuka lahan dengan cara dibakar merupakan metode yang paling menguntungkan perusahaan, karena tidak memerlukan biaya yang banyak. Walau dampak buruknya harus dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi kesehatan, lingkungan, sosial, hingga ekonomi.
Selain itu, dalam sistem ini, negara lebih nampak berfungsi sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan para pemilik modal, dan minim dalam pengurusan rakyat. Belum lagi pengawasan yang lemah, penegakan hukum yang tumpul terhadap pihak korporasi, dan verifikasi lapangan sering kali lambat.
Tak hanya itu, sanksi yang ada pun masih belum memberikan efek jera. Ini tampak dari kasus karhutla yang terus berulang hampir setiap tahun dan jelas sangat memberi dampak buruk bagi kehidupan, baik dari jangka pendek, seperti kerusakan langsung pada kesehatan dan aktvitas harian. Begitu juga jangka panjang, seperti memicu penyakit kronis, krisis ekologi, dan beban ekonomi lintas generasi.
Berbeda dengan sistem yang ada saat ini, dalam sistem Islam menetapkan bahwa hutan merupakan kepemilikan umum. Sebagaimana hadis Rasulullah, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Para ulama mengqiyaskan atau memasukkan hutan beserta isinya ke dalam kateori padang rumput/kebutuhan bersama, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, sesuatu/harta yang masuk kategori kepemilikan umum tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan ataupun swasta. Dari itu, negara yang harus mengelola secara langsung demi kemaslahatan rakyat, bukan malah meyerahkannya kepada pihak korporasi.
Negara hadir sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang mesti menjaga kawasan hutan dari kerusakan. Negara juga menyediakan sarana pencegahan dan pemadaman serta bertindak sigap, tanpa perlu menunggu proses birokrasi yang bertele-tele jika ditemukan titik api.
Di samping itu, perusak lingkungan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dapat dikenai sanksi ta’zir, yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh khalifah atau qadhi sesuai tingkat kerusakan yang disebabkannya. Hukum yang adapun tak tebang pilih, tak ada tawar menawar dalam perkara hukum dan semua sama di hadapan syariah.
Tak ketinggalan bahwasanya negara senantiasa melakukan pembinaan akidah dan ketakwaan individu melalui pendidikan Islam, sehingga ketakutan pada Allah atas pelanggaran syariat yang dilakukan menjadi pengendali dari berbuat kerusakan hutan dan alam, selain hukum negara.
Dengan demikian, sesuatu yang tak mudah mengatasi karhutla saat ini, jika terdapat banyak celah yang menyebabkan masalah tersebut tak kunjung usai. Dari itu, tidakkah umat ini mendamba aturan yang mendatangkan maslahat bagi seluruh umat, yakni aturan yang bersumber dari Sang Pencipta dan hal itu hanya bisa terealisasi saat umat menerapkan aturan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahu a’lam.

