KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda utama di Aula Rapat DPRD Konsel, Senin (16/11/2026).
Agenda tersebut meliputi penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel, Hamrin S.Kom M.Ap didampingi Wakil Ketua I, Hj Yuli Yati S.Si dan Wakil Ketua II, Arjun ST serta dihadiri oleh 25 dari total 35 anggota DPRD Konsel.
Paripurna itu dihadiri langsung Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo S.Sos M.Si, Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, Sekretaris Daerah Ichsan Porosi, Asisten I, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe Selatan.
Agenda pertama diawali dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Konawe Selatan kepada Ketua DPRD Konsel, Hamrin, untuk selanjutnya dibahas bersama oleh lembaga legislatif.
Dalam pemaparan pengantarnya, Bupati Irham Kalenggo menegaskan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, penganggaran diarahkan secara strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“Penguatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” demikian tema yang diusung dalam RKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2027.
Lebih lanjut, Bupati memaparkan struktur rancangan anggaran daerah untuk tahun 2027 secara terperinci, yakni :
Direncanakan sebesar Rp1.415.568.927.640 (mengalami penurunan sekitar 1,77 persen dibanding APBD Perubahan 2026), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp168.219.910 serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1.247.349.017.640.
Direncanakan sebesar Rp1.522.377.250.192 (naik sekitar 7,75 persen dari tahun sebelumnya). Pengalokasian belanja difokuskan secara cermat, efektif, dan efisien dengan memangkas kegiatan seremonial, perjalanan dinas non-produktif, serta belanja hibah non-prioritas.
Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp207.780.000.000 (dari SILPA Rp10 miliar dan rencana pinjaman melalui Bank Sultra Rp197,78 miliar), dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100.971.677.448 untuk pembayaran pokok pinjaman, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp106.808.322.552.
Direncanakan sebesar Rp1.623.348.927.640 atau meningkat sekitar 9,55 persen dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2026.
Bupati juga menekankan pentingnya orientasi hasil (output dan outcome) dari setiap rupiah anggaran yang dialokasikan agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan.
Agenda kedua dalam rapat paripurna tersebut adalah persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). Keputusan dan ketentuan resmi terkait penyertaan modal ini dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan), Ivan Ardiansyah.
Berdasarkan keputusan yang ditetapkan di Andoolo pada 16 November 2026 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Konsel Hamrin, poin-poin ketentuannya adalah sebagai berikut:
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan penyertaan modal sebesar Rp28 miliar pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra).
Penyertaan modal tersebut dianggarkan melalui APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2027.
Dana wajib digunakan sesuai peruntukannya dan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangka waktu penyertaan modal ditetapkan selama 5 tahun sejak keputusan berlaku.
Bupati Irham Kalenggo menambahkan bahwa langkah strategis penyertaan modal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi daerah, memperkuat kapasitas permodalan Bank Sultra, serta memperluas akses layanan keuangan guna mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat Konawe Selatan.
Menutup rangkaian rapat paripurna tersebut, pihak eksekutif dan legislatif sepakat untuk mengawal proses pembahasan Rancangan APBD 2027 secara konstruktif, transparan, dan akuntabel demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Konawe Selatan.

