MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muna Barat dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/9/2026), tidak hanya menjadi momentum penting dalam pembahasan arah kebijakan anggaran daerah.
Di tengah forum resmi yang mempertemukan legislatif dan eksekutif tersebut, perhatian justru tertuju pada kehadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, memberikan teguran keras kepada sejumlah pimpinan OPD yang terlambat hadir maupun tidak menghadiri rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh DPRD.
Bagi Darwin, kehadiran kepala OPD dalam agenda resmi pemerintahan bukan sekadar persoalan administratif. Rapat paripurna yang membahas keputusan atas perubahan APBD menyangkut arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga semestinya mendapat perhatian serius dari seluruh perangkat daerah terkait.
Darwin menyayangkan masih adanya pejabat yang terkesan mengabaikan undangan maupun jadwal rapat yang telah ditetapkan.
Ia menilai, sikap tersebut perlu menjadi bahan evaluasi internal Pemerintah Kabupaten Muna Barat, terutama menyangkut kedisiplinan, tanggung jawab serta komitmen pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Teguran itu sekaligus menjadi pesan bahwa jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan.
“Jangan sampai ada kegiatan yang sudah dijadwalkan, apalagi rapat paripurna DPRD, kemudian pimpinan OPD tidak hadir tanpa alasan yang jelas,” demikian penekanan Bupati Darwin dalam forum tersebut.
Menurutnya, koordinasi antara kepala daerah, DPRD dan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Terlebih, perubahan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.
Karena itu, setiap OPD dituntut memahami agenda pemerintahan dan memberikan dukungan sesuai tugas serta kewenangannya.
Darwin menegaskan, persoalan kehadiran pejabat dalam agenda resmi akan menjadi bagian dari catatan evaluasi kinerja. Ia menginginkan jajaran pemerintahannya menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan dalam setiap agenda pemerintahan.
Teguran tersebut menjadi pengingat bahwa koordinasi birokrasi tidak boleh berhenti pada surat undangan atau jadwal yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, diperlukan komitmen untuk hadir, mengikuti proses dan memahami keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat Paripurna DPRD Muna Barat sendiri menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam forum tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di balik ketukan palu keputusan APBD Perubahan, terselip pesan yang cukup jelas dari Bupati Darwin: disiplin dan tanggung jawab pejabat bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari ukuran kinerja pemerintahan.
Kini, teguran tersebut menjadi catatan bagi jajaran OPD Muna Barat untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan setiap agenda resmi pemerintahan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
Bupati Darwin Tegur OPD yang Absen di Paripurna Dewan, Disiplin Pejabat jadi Sorotan
