MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Hampir satu tahun kepemimpinan Bupati Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin, belum menunjukkan terobosan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Berbagai janji kampanye yang dahulu disampaikan dengan penuh retorika kini dipertanyakan publik karena tak kunjung diwujudkan di lapangan.
LM Junaim, Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat mengungkapkan Visi–misi pembangunan yang menempatkan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai prioritas unggulan hingga kini lebih banyak hidup di ruang pidato daripada realitas kebijakan.
“Sektor pertanian, yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi rakyat Muna Barat, justru memperlihatkan stagnasi,” bebernya, Sabtu (20/12/2025).
Janji modernisasi alat pertanian, termasuk bantuan satu unit alat berat di setiap desa untuk mengakhiri ketergantungan petani pada alat tradisional, tidak pernah terealisasi.
“Begitu pula dengan komitmen pemberian bibit unggul dan pupuk gratis secara merata. Publik hingga hari ini tidak pernah menerima data terbuka berapa petani yang telah dibantu, di desa mana, dan dengan mekanisme apa,” tanyanya.
Lebih ironis lagi kata Junaim, program pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif hanya menjadi jargon tanpa ukuran keberhasilan.
Pemerintah daerah tidak pernah mempublikasikan secara jelas berapa hektare lahan yang telah dibuka dan ditanami selama hampir setahun masa jabatan Bupati Darwin.
“Tanpa data, semua klaim pembangunan patut diduga sebagai ilusi kebijakan,” sindirnya.
Di tengah ketidakjelasan produksi, pemerintah daerah justru mewacanakan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) dan penguatan kerja sama dengan BUMDes untuk menampung hasil pertanian.
Langkah ini dinilai tidak logis dan cenderung prematur. Apa yang hendak dikelola Perusda jika lahan produktif dan hasil panen saja belum jelas? Hingga kini, kerja sama konkret dengan BUMDes pun belum terlihat.
Sektor pesisir pun bernasib sama. Nelayan dan pembudidaya kepiting dijanjikan akses pemasaran agar nilai jual hasil laut meningkat.
Namun realitanya, tidak ada sistem pemasaran, kemitraan, maupun kebijakan harga yang benar-benar hadir. Janji tersebut kembali menjadi spekulasi tingkat tinggi yang membius harapan rakyat.
Target menjadikan Kecamatan Sawerigadi sebagai sentra produksi jagung kuning juga belum menunjukkan kemajuan berarti. Klaim produksi hingga 10 ton per hektare terdengar utopis jika identifikasi lahan, jumlah petani, dan strategi pendampingan tidak pernah disampaikan secara transparan.
“Tanpa perencanaan berbasis data, semua program hanya akan berakhir sebagai wacana kosong,” sindirnya kembali.
Di sektor kesehatan, janji peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas serta penambahan unit ambulans untuk RSUD Muna Barat hingga kini tak kunjung terealisasi. Rakyat kembali menjadi korban janji politik yang tidak berujung.
Ironisnya, komitmen Bupati untuk menyerap aspirasi rakyat melalui kunjungan ke desa-desa juga jauh dari harapan. Dari 81 desa di Muna Barat, belum seluruhnya dikunjungi secara menyeluruh.
“Ini menimbulkan pertanyaan serius: aspirasi siapa yang dijadikan dasar pembangunan jika desa-desa saja belum didengar secara langsung,” tandasnya
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Bupati dinilai belum menunjukkan ketegasan. Isu pejabat yang tidak berdomisili di Muna Barat hanya ramai di ruang media, namun miskin tindakan nyata. Pernyataan keras tanpa kebijakan tegas justru memperlihatkan rapuhnya eksekusi kepemimpinan.
Alih-alih menghadirkan solusi, Bupati kerap menyalahkan pemerintahan sebelumnya dan menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan utama kegagalan program. Padahal, efisiensi terjadi secara nasional dan tidak sedikit daerah yang justru mampu melahirkan inovasi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan.
Sektor pariwisata, misalnya, hingga kini belum digarap serius. Destinasi wisata di Muna Barat masih tampak kumuh, tidak tertata, dan miskin nilai jual.
“Tanpa keberanian berinovasi, mustahil berharap Muna Barat menjadi destinasi unggulan di Sulawesi Tenggara,” katanya pula.
Dengan kondisi demikian, tagline “Liwu Mokesa” yang terus digaungkan pemerintah daerah hingga kini tidak lebih dari sekadar slogan. Tagline tersebut belum layak disematkan, karena realitas Muna Barat masih semrawut, pembangunan belum terarah, dan kesejahteraan rakyat belum terwujud secara nyata.
Pihaknya pun menilai, hampir satu tahun kepemimpinan La Ode Darwin belum berhasil meningkatkan performa pembangunan daerah. Kegiatan seremonial justru lebih dominan dibanding program yang berdampak langsung bagi rakyat.
“Efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya kepemimpinan dan minimnya terobosan,” tambahnya.
Ia menilai, Muna Barat membutuhkan pemimpin yang bekerja dengan bukti, bukan narasi. Rakyat tidak lagi membutuhkan janji manis, melainkan kebijakan nyata yang terukur, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan.
Sudah saatnya berhenti menjual harapan kosong. Jika ingin dikenang sebagai pemimpin, maka korbankan jiwa dan raga untuk rakyat—bukan menjadikan rakyat sebagai korban janji politik.
Setahun Berkuasa, Mubar Jalan Ditempat Janji La Ode Darwin Dinilai Belum Terwujud
