MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Fraksi Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), La Ode Harlan Sadia, menggelar reses di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Rabu (12/2/2025).
Kegiatan yang dihadiri kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, dan pemuda dari tujuh desa dan kelurahan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi warga, terutama terkait perbaikan infrastruktur pertanian dan pendidikan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keluhan masyarakat.
“Apa yang menjadi kebutuhan warga, seperti perbaikan jalan usaha tani dan fasilitas pendidikan, akan saya bawa ke forum legislatif,” ungkapnya.
Selain dua isu utama tersebut, warga juga menyampaikan persoalan ketersediaan air untuk pertanian serta dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut merupakan tanggung jawab moral dan politis yang harus ditindaklanjuti.
“Reses adalah momentum komunikasi dua arah untuk memastikan suara rakyat sampai ke pemangku kebijakan,” ujarnya.
Reses merupakan kewajiban anggota DPRD yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun atau 14 kali selama masa jabatan lima tahun. Kegiatan ini bertujuan menjembatani aspirasi konstituen dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja legislatif.
Reses juga merupakan upaya dalam mempercepat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat, sehingga solusi dapat segera direalisasikan.
Kegiatan reses perdana Harlan di Dapil II ini diharapkan menjadi langkah awal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, Harlan juga menghadirkan Notaris Ananda dari Kota Kendari untuk membantu legalisasi kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh masyarakat di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Lawa.
“Legalitas KUB sangat penting agar kelompok usaha yang dibentuk masyarakat dapat mengakses berbagai program bantuan dari pemerintah,” ucapnya.
Ketua Komisi III DPRD Mubar ini akan memfasilitasi agar kelompok usaha bersama yang dibentuk masyarakat memiliki legalitas. Program pemerintah tidak diberikan begitu saja, tetapi harus memiliki sasaran dan target capaian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya kelompok usaha yang berbadan hukum, pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat lebih mudah menyalurkan bantuan. Dengan begitu, mereka berpeluang mendapatkan bantuan dari berbagai tingkatan pemerintah,” jelasnya.
Selain memfasilitasi legalitas kelompok usaha, reses yang diadakan oleh legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi dari masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Lawa. (Adv)
