OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Konawe adalah salah satu daerah yang dijuluki lumbung padi terbesar di daerah Sulawesi Tenggara, bahkan mayoritas penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Meski begitu harga beras di daerah lumbung padi justru masih terbilang mahal.
Seharusnya, jika daerah tersebut berlimpah beras, maka harganya akan lebih murah dibandingkan daerah-daerah yang tidak memproduksi gabah. Karena keberlimpahan beras itu juga pemerintah optimis jadi penopang lumbung pangan nasional.
Sebagaimana yang dikutip dari Rri (30/11/2025) Bupati Konawe Yusran Akbar, menargetkan Konawe sebagai lumbung pangan Sultra dalam penopang lumbung pangan nasional. Dalam grand design Konawe Bersahaja menuju lumbung pangan nasional. Bupati Yusran terus bergerak meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai sejumlah langkah strategis.
Langkah pertama yang akan dilakukan Pemkab Konawe, yakni perbaikan akses jalan di Kecamatan Amonggedo pada tahun 2026. Menurutnya, infrastruktur jalan adalah syarat utama kelancaran mobilitas hasil pertanian. “Kalau jalan bagus, distribusi hasil panen lebih mudah dan cepat,” ujarnya dalam acara Temu Wicara Penyusunan Jadwal Tanam, Pola Tanam dan Rencana Pemberian Air (RPA) Daerah Irigasi untuk musim tanam I, II, dan III tahun 2026 di Desa Ulu Benua, Kecamatan Amonggedo, Jumat (28/11/2025).
Selain meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, Pemkab Konawe juga akan menyalurkan bantuan benih berkualitas kepada petani. Saat ini pemerintah masih menjalin komunikasi dengan Bulog, untuk memastikan ketersediaan benih unggul sehingga hasil panen dapat memenuhi standar gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menurut data badan pusat statistik provinsi Sulawesi Tenggara realisasi luas tambah tanam (LTT) pada Agustus 2024 di Konawe mencapai 4,559,1 hektar dan data perluasan tambah tanam pada tahun ini bisa jadi meningkat.
Sebagaimana sejalan dengan program pemerintah kabupaten dalam menargetkan Konawe sebagai lumbung pangan sutra dalam penopang lumbung pangan nasional.
Ada beberapa langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas produksi pertanian yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah perbaikan jalan. jika akses jalan bagus maka distribusi hasil panen akan mudah dan cepat. Seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan infrastruktur jalan saja untuk mempermudah akses terdistribusinya beras kepada masyarakat, namun alat berat yang digunakan dalam mengelola sawah seperti traktor, alat penanam padi dll. Sehingga bisa banyak memproduksi gabah juga diperhatikan, karena banyak dari para petani merogoh banyak dana untuk biaya produksi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan benih berkualitas kepada petani. Namun, di lapangan bukan hanya bibit yang diperlukan oleh para petani agar hasil panen yang mereka dapatkan bisa baik kualitas. Tetapi juga pupuk untuk menutrisi padi bisa lebih murah harganya. Karena faktanya harga pupuk juga masih terbilang mahal.
Meskipun sebenarnya ada pupuk subsidi yang diberikan pemerintah, tapi tetap tidak bisa mengefisienkan biaya produksi. Selain itu sistem irigasi atau pompa air untuk menyiram serta masih banyak hal yang dibutuhkan para petani dalam proses produksinya.
Pun, pemerintah hari ini hanya bersifat regulator antara petani dan para pengusaha. Bukan betul-betul terlibat langsung membantu petani agar hasil pertaniannya bisa berhasil dengan baik. Terbukti hampir semua sisi, baik produksi, distribusi dan harga ditentukan oleh para pengusaha yang memiliki modal besar. Pada akhirnya banyak masyarakat yang tidak ingin jadi petani karena hasil dan kerja keras yang mereka dapatkan selalu tidak sebanding. Karena adanya monopoli.
Dari itu, jika pemerintah ingin menjadi daerah penopang pangan nasional, maka pemerintah harus bisa menjamin para petani sejahtera, yaitu menjamin dengan baik dari hulu hingga hilir. Dalam hal produksi pemerintah bukan hanya memberikan atau membantu petani menyediakan benih unggul yang baik, tapi juga ikut menjamin tersedianya pupuk dengan harga yang murah bahkan bisa jadi diberikan gratis.
Di samping itu, dalam hal distribusi, tidak boleh ada pengusaha yang menimbun atau memonopoli pangan sehingga mengakibatkan kelangkaan ataupun harga dijual mahal oleh tengkulak. Tetapi pemerintah ikut mendistribusikan secara merata terhadap masyarakat dan mengontrol semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok tersebut dengan mudah dan murah.
Kemudian, peningkatan pasokan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan barang dan keterjangkauan harga menjadi salah satu cara untuk menjaga agar harga pangan tetap terjangkau. Dalam kondisi produksi suatu daerah tidak mampu mencukupi permintaan pasar, maka berdampak pada mahalnya harga, maka pemerintah dapat melakukan pengadaan dari wilayah lain untuk mengatasi masalah tersebut.
Hal ini telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-Khathtab ketika terjadi masa paceklik, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Atsir (1997).
Dengan demikian, seyogianya para petani dimudahkan dari segala lini, agar mereka dapat mudah mengelola pertaniannya hingga menjadi sejahtera dan pastinya dapat memastikan ketersediannya di pasar serta semua lapisan masyarakat mudah menjangkaunya.
Semua itu, jelas butuh regulasi pihak berwenang dalam mengoptimalkan program agar berjalan dengan baik. Wallahu a’lam.
Pemkab Konawe Optimis Jadi Penopang Lumbung Pangan Nasional, Mampukah?
