BERITA

Pemerintah Kecamatan Kolono Bersama DPRD Provinsi dan Stakeholder Terkait Cari Solusi Penanganan Satwa Liar

×

Pemerintah Kecamatan Kolono Bersama DPRD Provinsi dan Stakeholder Terkait Cari Solusi Penanganan Satwa Liar

Sebarkan artikel ini
Foto bersama Pemerintah Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan bersama DPRD Provinsi serta stakeholder terkait dalam RDP menangani permasalahan korban satwa liar (buaya) di Desa Awonio Kecamatan Kolono, Selasa (20/1/2026).

KENDARI (SULTRAAKTUAL.ID) – Pemerintah Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (20/1/2026).

RDP tersebut terkait kasus seorang anak di Desa Awonio Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi korban yang diterkam seekor di Kali Sena Desa Awunio beberapa waktu yang lalu.

Rapat dihadiri oleh para pihak yakni pimpinan dan anggota Komisi II, anggota Komisi III DPRD Sultra, Balai KSDA Sultra, BPSPL Satker Kendari, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konsel, Camat Kolono dan Kades Awunio.

Camat Kolono, Muh Aswan Yasin SE M.Si mengatakan beberapa poin penting dalam RDP antara lain perlu segera pembentukan forum atau tim terpadu terkait penanganan kasus konflik manusia dan satwa.

“RDP juga memberikan kesimpulan perlunya kajian ilmiah yg komprehensif terkait trend peningkatan kasus konflik manusia dan buaya dan upaya penyelesaiannya,” ujar Aswan.

Selain itu, lanjutnya, pengelolaan satwa buaya sudah dialihkan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan SK Menhut Nomor 862 Tahun 2025 pertamggal 29 Desember 2025.

Selain itu, kata Aswan, perlu peningkatan upaya-upaya pencegahan/preventif melalui sosialisasi, penyuluhan dan pemasangan papan informasi.

“Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi 44 kasus konflik manusia dan buaya, sehingga dipandang perlu untuk penanganan yang lebih terpadu dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan LSM lingkungan,” ungkapnya.

Dia menambahkan DPRD Provinsi Sultra akan menindaklanjuti RDP ini dengan diskusi lebih lanjut bersama beberapa pihak terkait khususnya terkait penganggaran dan penanganan kasus.

BACA JUGA :  KPU Konawe Selatan Terima Kirab Pilkada Serentak
error: Content is protected !!