KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Kantor BPK Kendari.
Bupati Konsel, Irham Kalenggo S.Sos M.Si yang di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin S.Kom M.Ap langsung menerima LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Di kesempatan itu Bupati Konsel Irham Kalenggo, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Konawe Selatan kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini adalah capaian ketiga kalinya secara berturut-turut. Tentu ini bukan hasil kerja individu, tetapi kerja kolektif seluruh jajaran OPD, DPRD, dan pengawasan internal yang terus kita perkuat,” ujar Bupati Irham Kalenggo usai menerima laporan tersebut.
Ia menambahkan bahwa predikat WTP bukan sekadar simbol prestasi administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Hamrin S.Kom M.Ap, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan eksekutif mempertahankan opini WTP dari BPK. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.
“Prestasi ini harus dijaga bersama. DPRD akan terus berperan dalam fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
