Lika-Liku MBG, Program Elit Anggaran Melejit

Oleh : Jauharotul Fuaadah
(Freelance Writer)

OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Program MBG sudah 1 tahun berjalan. MBG atau kepanjangan dari Makan Bergizi Gratis akhir-akhir ini sering diperbincangkan, mulai dari masyarakat awam hingga pakar ekonomi dan kesehatan.

MBG merupakan program unggulan pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam masa periode 2024-2029. Dikatakan unggulan karena semua APBN dikerahkan dan difokuskan untuk mewujudkan adanya program tersebut.

Program MBG pada tahap pertama akan difokuskan menyasar kelompok pelajar SD-SMP-SMA kategori kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia (BBC Indonesia, 2024).

Tujuan awal diadakan Program MBG adalah untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, menggerakkan ekonomi lokal serta meningkatkan kesehatan. Artinya, jika program ini berjalan dengan baik maka bisa dikatakan sangat efektif karena dengan satu program saja sudah menyasar banyak sektor. Hampir semua sektor mendapatkan manfaatannya.

Bak kenyataan tak selalu seperti impian. Langkah awal MBG dipenuhi dengan berbagai permasalahan, maklum mungkin masih belum tahu kondisi di lapangan. Kegaduhan demi kegaduhan terjadi dan sering viral jika mengenai program ini. Jika dirangkum banyak isu-isu miring yang terjadi selama satu tahun perjalanan program MBG ini.

Salah satunya perihal mengurangi angka stunting. Beberapa pakar disiplin ilmu kesehatan sering memberikan kritik tentang MBG yang dikaitkan dengan stunting. Bahwa, memberikan MBG tidak seefektif itu untuk mengurangi angka stunting. Apalagi melihat anggarannya yang begitu fantastis, sehingga dirasa program ini akan sia-sia.

Beberapa ahli gizi juga menyatakan bahwa standar gizi makanan dalam MBG yang kurang tepat dalam mengatasi stunting. Banyak beredar di sosial media juga dalam realisasinya bahwa menu MBG terdapat ultra processing food (UPF) di dalamnya.

Di mana di dalam makanan UPF tersebut mengandung bahan tambahan sintetis dan tinggi kandungan gula. Hal ini justru membuat penerima MBG tidak mendapatkan gizi yang baik.

Berikutnya, perihal meningkatkan pendidikan. Tolak ukur pendidikan yang baik salah satunya adalah dengan menyejahterakan guru sekolah. Dalam hal ini, kesejahteraan guru di Indonesia masih sangat jauh dari kata layak dalam hal gaji. Hal ini dinilai sangat timpang, karena pemerintah seolah tidak ingin melayakkan gaji guru.

Menurut studi dari Celios, dengan anggaran MBG 12 hari saja bisa menggaji guru honorer di seluruh Indonesia dengan besaran minimal 1,7 juta per bulan selama satu tahun penuh. Hal ini menunjukkan bukan kurangnya anggaran gaji honorer, tetapi soal prioritas anggaran yang timpang.

Selain itu, MBG tidak serta merta menggerakkan ekonomi lokal. Pada kenyataannya sejak ada program MBG harga kebutuhan pokok semakin mahal, hal ini ditengarai karena bisnis MBG yang sedang berlangsung.

Belum lagi klaim masalah peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang dinilai kurang tepat sasaran. Temuan Indonesia Corruption Watch mengungkap, hampir sepertiga mitra MBG memiliki hubungan dengan partai politik. Di luar itu riset menunjukkan jejak elite politisi, TNI-Polri, dan keluarga mereka dalam jaringan pelaksanaan MBG. Apakah hal ini menggerakkan ekonomil lokal atau semata menggerakkan bisnis penguasa?.

Belum lagi, selama setahun ini banyak kejadian keracunan massal di suatu sekolah pasca mengonsumsi MBG. Selain itu, fenomena bahan ompreng yang mengandung babi yang belum lolos sertifikat halalnya juga mewarnai kegaduhan program unggulan ini.

Belum berhenti dari kegaduhan-kegaduhan itu, muncul anggaran MBG yang fantastis paling banyak menyedot dana pendidikan dan kesehatan. Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 telah dinaikkan menjadi Rp171 triliun, dari awalnya Rp71 triliun, untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp335 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai makanan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil/menyusui dengan risiko stunting. (DTC News, 14 Maret 2025).

Menurut Detik (30 Desember 2025), total anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun. Sebanyak Rp 223 triliun dari anggaran MBG diambil dari sektor pendidikan, setara 66% alias nyaris 70%. Hal ini sangat miris, karena masih banyaknya dijumpai guru honorer yang belum sejahtera. Juga fasilitas-fasilitas sekolah yang belum memadai, baik di jawa maupun di daerah-daerah yang terdalam dan tertinggal. Sehingga pemerintah dinilai salah memprioritaskan anggaran. Bagaimana pendidikan itu bisa maju apabila kesejahteraan guru-gurunya masih dipandang sebelah mata dan fasilitas sekolah yang masih kurang layak.

Selain menyedot anggaran fantastis dari dana pendidikan, MBG juga menggerus anggaran yang cukup besar dari sektor kesehatan.

Berbeda dengan sistem yang ada saat ini, Islam yang merupakan agama rahmatallil ‘alamin. Agama yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan pada seluruh alam. Islam tidak luput membahas kekrusialan masalah pangan, gizi dan kesehatan. Dalam sistem ini, kesehatan dan pangan rakyat adalah asas pokok yang harus dipenuhi hingga sejahtera oleh negara. Karena jika tidak sejahtera dalam hal kesehatan dan pangan maka tidak akan tercapai suatu kesejahteraan rakyat.

Pun Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan bagaimana sistem pemerintahan berjalan. Visi negara adalah sebagai raa’in (pemelihara) rakyat. Sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa.

Kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral melibatkan semua sistem yang ada. Seperti, sistem pendidikan mengedukasi tentang gizi. Sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga kepala keluarga masing-masing bisa memenuhi gizi keluarganya. Negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau sehingga makanan yang bergizi mudah diakses oleh rakyat.

Di samping itu, dalam sistem islam, negara menggratiskan biaya kesehatan. Baik untuk orang kaya (yang mampu) maupun orang yang tidak mampu. Semua terkover oleh sistem jaminan kesehatan negara. Sehingga rakyat tidak perlu bingung masalah biaya ketika ada keluarganya yang sakit.

Bahkan dalam sistem islam ada istilah zakat, yang di dalamnya ada pondasi berbagi untuk rakyat yang kurang mampu. Sehingga tidak ada rakyat yang kekurangan makanan atau bahan pokok sampai pada kekurangan gizi.

Hal yang sering dilupakan dalam masalah gizi juga dibahaskan dalam islam mengenai makanan yang “halalan thayyiban”. Makanan halalan thayyiban adalah syarat makanan yang harusnya masuk ke dalam tubuh seorang muslim. Dia mempunyai 2 syarat, yaitu halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang disyariatkan oleh agama yang tidak mengandung bahan-bahan haram, terlarang dan membahayakan.

Sedangakan makanan thayyiban adalah makanan yang diperoleh, diproses, dan dihasilkan dari hal-hal yang baik. Jika tidak memenuhi keriteria thayyiban menurut islam maka menjadikan makanan itu kurang baik untuk dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh seorang muslim.

Dalam sistem islam memang tidak ada istilah MBG. Tetapi dengan sistem islam rakyat memiliki kemandirian untuk menciptakan dan mengolah pangan yang bergizi juga memiliki kesehatan yang terjamin. Wallahua’lam.