MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, La Ode Burhanudin menggelar reses di daerah pemilihan (Dapil) III, Desa Wanseriwu, Jumat 14 Februari 2025.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Keluhan warga mulai dari sanitasi buruk, perumahan tidak layak huni, hingga kebutuhan alat pertanian dan perahu fiber bagi nelayan. Masalah sanitasi menjadi perhatian utama dalam reses ini.

Fatmawati, warga setempat mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi kamar mandi di rumahnya sebab jauh dari standar kesehatan.
“Kamar mandi kami seadanya, jauh dari standar sehat. Kami berharap ada perhatian serius,” pintanya.
Selain sanitasi, kondisi rumah tidak layak huni juga menjadi keluhan warga. La Ode Ane misalnya, menceritakan kondisi rumahnya yang memprihatinkan.
“Atap bocor, dinding rapuh, dan banjir saat hujan. Kami butuh bantuan bedah rumah agar bisa hidup lebih aman,” ungkapnya.
Sementara di sektor pertanian, Ketua BPD Desa Wanseriwu, Ombo menyampaikan keluhan terkait alat pertanian yang masih sangat terbatas.
“Penyemprotan hama masih manual. Dengan alat yang memadai, hasil panen bisa lebih optimal,” jelasnya.
Maming petani lainnya, menyoroti kebutuhan pompa air untuk menghadapi musim kemarau. Menurutnya, Pompa air akan menstabilkan produksi pertanian tidak hanya tergantung pada hujan.
“Kami tidak bisa hanya bergantung pada hujan. Pompa air akan stabilkan produksi,” tegas Maming.
Keluhan juga datang dari kelompok nelayan yang menghadapi kendala pada alat tangkap dan infrastruktur. Aco, salah seorang nelayan menceritakan kondisi perahu fiber mereka yang sudah usang dan sering bermasalah.
“Perahu fiber kami tipis dan mesin sering rusak. Bila cuaca buruk, risiko tenggelam besar. Kami butuh bantuan segera,” ungkapnya.
Selain itu, akses jalan menuju pelabuhan rakyat juga dikeluhkan karena rusak dan sulit dilalui. Menurutnya, jalan tersebut sangat penting untuk distribusi hasil perikanan dan pertanian.
“Kalau jalannya bagus, distribusi hasil tangkapan dan panen lebih lancar,” tambahnya.
Menanggapi berbagai keluhan warga, La Ode Burhanudin berkomitmen untuk mengawal aspirasi warga ke tingkat pemerintah daerah.
“Saya berencana berkoordinasi dengan Anggota DPR RI Jaelani dari Komisi IV untuk mendapatkan bantuan alat pertanian dan perahu fiber,” ucap Burhanudin.
Sektor pertanian dan perikanan adalah tulang punggung warga Wanseriwu. Ia optimis dengan dukungan Bapak Jaelani, aspirasi ini bisa direalisasikan.
Selain itu, Burhanudin akan mendorong para petani yang belum tergabung dalam kelompok tani agar segera membentuk kelompok resmi.
“Bantuan pemerintah harus melalui kelompok. Dengan begitu, akses lebih mudah dari Dinas Pertanian, Koperasi, atau Sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Sariba, menggelar reses perdana di Desa Sidamangura, Kecamatan Napano Kusambi, Jumat malam (14/2/2024).
Kegiatan yang dihadiri ratusan warga dari berbagai desa ini menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengembangan potensi pertanian dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, La Ode Sariba menegaskan komitmennya untuk mendorong program sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Aspirasi yang kami tampung akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah, disinkronkan dengan RPJMD dan visi misi Bupati terpilih yang akan dilantik 20 Februari mendatang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan dengan visi Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Reses ini menyoroti potensi ekonomi berbasis agrikultur dan peternakan yang belum tergarap maksimal. Salah satu aspirasi disampaikan Madan, mahasiswa Fakultas Peternakan yang mewakili masyarakat.
“Potensi di Napano Kusambi sangat besar, tetapi perlu dukungan pemerintah untuk pengembangan teknologi, akses pasar, dan infrastruktur agar ekonomi warga terdongkrak,” paparnya.
La Ode Sariba berjanji mengawal isu ini hingga ke tingkat eksekutif. Reses ini dinilai sebagai langkah konkret dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan, sekaligus mencerminkan keseriusan wakil rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. (adv)