MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Harlan Sadia menantang Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Pahri Yamsul untuk menuntaskan polemik tenaga honorer yang berada di Muna Barat.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muna Barat bahkan dengan lantang meminta Pj Bupati untuk tidak bicara pembangunan infrastruktur yang ia janjikan sebelum polemik tenaga honorer ini dituntaskan.
“Saya tantang Pj Bupati Muna Barat untuk menuntaskan polemik tenaga honorer siluman ini, jangan dulu bicara infrastruktur, jangan dulu bicara kesejahteraan sebelum masalah tenaga honorer ini dituntaskan,” ungkapnya saat ditemui dikediamannya, Sabtu (28/12/2024).
Selain itu Harlan juga mengingatkan agar Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak main-main dalam pembuatan administrasi tenaga honorer sehingga meloloskan untuk mengikuti tes penerimaan P3K.
“Pimpinan OPD jangan coba-coba membuat administrasi atau SK bodong bagi tenaga honorer sebagai syarat tes P3K,” tambahnya.
Jika ditemukan kata Harlan, pihaknya tidak segan-segan akan mengusulkan pembatalan jika ditemukan honorer siluman yang lulus menjadi P3K.
“Jika nanti kita temukan sebagai honorer siluman dan dinyatakan lulus P3K maka tidak segan-segan kami ajukan pembatalan kelulusan,” tegasnya.
Sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan penerbitan SK honorer siluman dan terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan maka akan diteruskan pada aparat penegak hukum.
“Jika ada penyalahgunaan mal administrasi maka akan diteruskan pada pihak berwajib,” katanya pula.
Sementara itu, La Ode Sariba, Anggota DPRD Muna Barat dari Fraksi partai Nasdem mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap kasus honorer siluman secara terang benderang.
“Kami usulkan bentuk pansus, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan data yang valid,” bebernya.
