BERITA

Hari Pers Nasional, Harmonisasi DPRD Muna Barat dalam Mewujudkan Pilar Demokrasi

×

Hari Pers Nasional, Harmonisasi DPRD Muna Barat dalam Mewujudkan Pilar Demokrasi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Rafiudin.

MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Momen Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati, Minggu 9 Februari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) turut memberikan dorongan kepada para wartawan/jurnalis agar terus eksis dalam pemberitaan.

Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Rafiudin dalam acara sidang paripurna DPRD Muna Barat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat, La Ode Rafiudin berharap insan pers terus melakukan perannya menjadi penjaga demokrasi. Selain itu, dirinya juga mendorong masyarakat agar membantu eksistensi media massa yang kini tengah mengalami banyak tantangan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pers atas kerja samanya selama ini, sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kerja-kerja lembaga DPRD, semoga di hari pers nasional ini, tetap selalu eksis didunia pemberitaan,” ungkapnya, Minggu (9/2/2025).

HPN 2025 kali ini mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”, menurut legislator muda tersebut, tema yang diusung diingatkan akan peran strategis pers dalam mendukung ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian nasional, khususnya di Muna Barat.

Ketua DPRD Muna Barat, La Ode Rafiudin di sela-sela kegiatan bersama Mantan Pj Muna Barat, La Ode Butolo.

Apalagi, di era digital ini, peran pers sangatlah penting dalam mengawal pembangunan di daerah dan mengawal jalanya demokrasi melalui pemberitaan di media online, media cetak maupun media elektronik.

BACA JUGA :  Tengahi Polemik Tenaga Honorer di Seleksi P3K, DPRD Muna Barat Bentuk Pansus

Maka dari itu, politikus PDIP ini bilang, pentingnya kolaborasi antara insan pers, legislatif, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar bisa menciptakan ekosistem pangan yang lebih baik dan menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal.

“Pers meningkatkan kesadaran publik, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Apalagi pers ini adalah salah satu pilar demokrasi keempat, tentu peran pers ini sangatlah penting,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Burhanudin.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Burhanudin, mengatakan bahwa pers memiliki peran vital sebagai “obor demokrasi” yang menerangi masyarakat dari gelapnya mis informasi dan berita hoaks.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks tema HPN 2025, “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa,” yang dinilai relevan dengan tantangan global dan lokal.

Sekretaris DPC PKB Muna Barat ini menyatakan bahwa kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyajikan informasi akurat dan berimbang.

“Di era banjir informasi digital, pers wajib menjadi penuntun masyarakat menuju kebenaran, bukan sebaliknya,” tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025).

BACA JUGA :  Aktivitas Pertambangan PT TBS di Kabaena Selatan Diduga Cemari Lingkungan

Ia menyoroti kompleksnya tantangan jurnalisme modern, mulai dari maraknya hoaks hingga intervensi politik yang menggerus independensi media.

“Kita tidak ingin obor pers meredup karena tekanan kepentingan tertentu. Integritas dan keberanian adalah kunci agar pers tetap menjadi pilar demokrasi,” ujarnya.

Burhanudin juga mengapresiasi kontribusi pers lokal di Sulawesi Tenggara, khususnya di Muna Barat, dalam mendorong transparansi pembangunan daerah.

“Pers bukan sekadar penyampai berita, tapi juga pengawas kebijakan publik. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media penting untuk memastikan informasi sesuai realitas,” tambahnya.

Politisi PKB itu mendorong insan pers untuk tetap menjaga profesionalisme dan independensi. “Jadilah obor yang tak pernah padam. Di tangan kalian, cahaya kebenaran harus terus menyala,” pesannya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab, terutama dalam mengawal isu strategis seperti ketahanan pangan dan demokrasi. HPN 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat peran media dalam membangun kemandirian bangsa. (adv)

error: Content is protected !!