Oleh : Febri Ayu Irawati (Aktivis Muslimah)
OPINI (SULTRAAKTUAL.ID) – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Syahardiantono mengumumkan hasil penindakan hukum terhadap kerusuhan saat demonstrasi 25 Agustus – 31 Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia.
“Total ada 959 tersangka, dengan rincian 664 dewasa dan 295 anak,” ujar Syahardiantono dalam konferensi persnya di gedung Bareskrim Polri, Rabu, 24 September 2025. (tempo.co,24/09/2025).
Dengan ditetapkan 295 anak sebagai tersangka kerusuhan demo tersebut, mengundang tanda tanya publik.
Anak muda yang seharusnya didukung, dilindungi dan dibanggakan karena mulai sadar politik dan menuntut perubahan atas ketidakadilan, justru dikriminalisasi dengan label anarkisme.
Bukan Anarkisme tapi Kesadaran
Aksi demonsrasi bahkan anarkis yang terjadi di sejumlah daerah yang melibatkan anak-anak muda merupakan wujud kekecewaan rakyat yang sudah memuncak. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang membuat kehidupan rakyat semakin suli.
Rakyat menyaksikan gaya hidup mewah para pejabat, dibarengi dengan kenaikan tunjungan dan fasilitas pejabat. Hati masyarakat ekonomi menengah kebawah kecewa dan teriris.
Akumulasi perasaan ini menjadikan rakyat kehilangan kesabaran. Terutamanya anak-anak muda yang peduli dengan masyarakat di negeri ini. Aksi demostrasi pun meledak.
Mirisnya, pemerintah bukannya mendukung anak-anak muda untuk bersuara, malah dikriminalisasikan. Memang sulit bagi rakyat untuk bisa berharap banyak terhadap pemerintah yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai sistem politiknya.
Demokrasi – Kapitalisme hanya memberi ruang pada suara yang sejalan, sementara yang menentang akan dijegal atau dikriminalisasikan. Segala bentuk UU, kebijakan, dan keputusan dibuat sarat kepentingan dan hanya menguntungkan segelintir orang.
Pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan cenderung merugikan rakyat. Semua layanan publik diperjualbelikan dan berbiaya mahal, sehingga mayoritas rakyat kesulitan mendapat akses terhadap segala hal, termasuk kebutuhan dasar.
Pemuda Islam dan Perubahan
Pemuda adalah tonggak perubahan. Kesadaran politik mereka harus didukung dan diarahkan pada perubahan hakiki, bukannya dikriminalisasi. Islam mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar, termasuk mengoreksi penguasa ketika berbuat zalim, bukan malah membungkam suara kritis.
Maka dari itu, langkah serius yang seharusnya dilakukan adalah menuntut perubahan dari sistem demokrasi kapitalistik dan segera beralih kesistem Islam secara kaffah. Karena Islam sistem kehidupan yang bersumber dari Allah SWT Yang Maha Sempurna.
SyariatNya menjadi solusi segala persoalan kehidupan yang membawa keadilan dan rahmat. Dalam negara Islam anak-anak muda akan dibentuk dengan pendidikan berbasis akidah Islam. Kesadaran politik mereka terarah untuk memperjuangkan ridho Allah, bukan sekedar luapan emosi anarkisme.
Dalam negara Islam juga, negaralah sebagai pengurus rakyat dengan syariah Allah yang agung. Negara Islam berkewajiban menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat. Negara Islam juga sebagai pelayan rakyat, penguasa memegang amanah ini dengan landasan taqwa.
Tidak melenceng atau berbelok sedikitpun dari Syariah Islam. Tidak membiarkan keputusannya di setir oleh sekelompok elit seperti pemilik modal. Oleh karenanya mewujudkan pelayanan kebutuhan rakyat serta perlindungan dari segala yang merusak bukan hal yang sulit bagi negara Islam.
Dimana seluruh masyarakat akan mendapatkan hak-hak yang sama, tanpa ada diskriminasi ataupun dikriminalisasi, sehingga Islam rahmatan lil ‘alamin akan dirasakan oleh semua umat. Wallah a’lam bi ash-shawab.
