JAKARTA (SULTRAAKTUAL.ID) – Forum Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH).
Dalam aksi ini, para mahasiswa secara resmi melaporkan dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah Investasi Mineral (PT TIM), sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
PT TIM diketahui merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan PT Timah Tbk, bagian dari kelompok usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Laporan yang disampaikan kepada KLH dilengkapi dengan dokumentasi lapangan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas pertambangan.
Koordinator aksi, Muhammad Rahim, mendesak KLHK untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang serta menindaklanjuti laporan tersebut secara terbuka dan transparan.
“Kami mendesak KLH agar segera memeriksa seluruh kegiatan operasional PT TIM. Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, maka perusahaan harus dikenai sanksi administratif, denda, bahkan penghentian sementara aktivitas tambang. Kami juga mendesak agar Direktur Utama PT TIM dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Rahim dalam orasinya.
Lebih lanjut, Rahim menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN, PT TIM semestinya menjadi teladan dalam menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Masyarakat pesisir Pulau Kabaena, khususnya di Kecamatan Kabaena Barat, mengaku terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan. Mereka menyebutkan bahwa kualitas air laut mengalami penurunan drastis, yang berdampak pada hasil tangkapan ikan dan kesehatan warga pesisir.
“Dulu laut adalah sumber kehidupan kami. Sekarang, laut menjadi sumber kecemasan. Airnya menyebabkan gatal-gatal, dan anak-anak tidak lagi aman bermain di pantai,” ungkap salah satu orator dalam aksi.
Forum Mahasiswa Bersatu Sultra Jakarta menegaskan bahwa mereka tidak menolak kegiatan pertambangan secara mutlak. Namun, mereka menuntut agar setiap aktivitas dilakukan secara adil, etis, dan berwawasan lingkungan.
“Kami bukan anti-tambang. Tapi jika tambang dijalankan tanpa tanggung jawab dan merusak lingkungan serta kehidupan masyarakat, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” tambah Rahim.
Aksi ini juga menyoroti dugaan pembiaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, Alimuddin, Beliau terkesan bungkam terhadap kejahatan lingkungan yang terjadi, Sehinga kami anggap beliau tidak layak menjabat sebagai Kadis lingkungan hidup bombana.
Aktivis menilai Pulau Kabaena memiliki kekayaan sumber daya alam serta potensi wisata yang tinggi, dan karena itu harus dilindungi. Mereka menolak eksploitasi yang merusak lingkungan demi keuntungan sesaat.
“Kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena bukan lagi wacana, tetapi kenyataan. Air laut keruh, terumbu karang rusak, dan masyarakat kehilangan sumber penghidupan. Jangan jadikan investasi sebagai alasan untuk menghancurkan tanah kelahiran kami,” tegas Rahim.
Forum Mahasiswa Bersatu menyerukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk bersikap tegas dan berpihak pada kelestarian lingkungan.
“Pulau Kabaena bukan tanah kosong yang bisa dieksploitasi semena-mena. Kesejahteraan yang sejati hanya bisa dibangun di atas ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Mari kita jaga warisan alam ini untuk anak cucu kita,” tutup Rahim.
