MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia memutuskan merehabilitasi lima komisioner KPU Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) atas tuduhan melanggar kode etik ikhwal perekrutan badan Adhock pada Pilkada serentak tahun 2024.
Jadwal Pembacaan putusan yang awalnya akan di bacakan pada hari Selasa, 10 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Kantor DKPP RI ditunda dan bergeser sampai pukul 16.00 WIB yang dipimpin langsung Ketua Majelis Sidang dalam hal ini Ketua dan Anggota DKPP RI.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat, La Tajudin mengucapkan rasa syukur atas putusan yang disampaikan DKPP yakni merehabilitasi nama baik kelima komisioner.
“Atas putusan ini maka kami mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih atas putusan yakni merehabilitasi nama baik teradu I La Tajudin Selaku Ketua merangkap Anggota KPU Muna Barat Teradu II Samsul, Teradu III Ahmad Husain, Teradu IV Faisyal dan Teradu V Akbar Muram Dani masing-masing sebagai Anggota KPU Muna Barat,” ungkap Tajudin melalui sambungan selulernya, Selasa (11/2/2025).
Ia meyakini bahwa apa yang di putuskan Majelis Pimpinan DKPP RI sesuai dengan fakta dimana secara keseluruhan laporan atas aduan pelanggaran kode etik pada proses perekrutan badan Adhock pada Pilkada tahun 2024 ditolak.
“Semuanya ditolak, putusnya merehabilitasi nama baik semua komisioner,” tambahnya.
Atas laporan itu kata Tajudin akan dijadikan sebagai motivasi untuk perbaikan dan referensi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun-tahun selanjutnya.
