KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) – Sejak berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bakar Umum (SPBU), di Kecamatan Angata tepatnya di Desa Aopa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), SPBU tersebut diduga banyak melakukan penimbunan BBM bahkan demo berjilid-jilid sudah sering terjadi.
Janji manis SPBU sudah tak terhitung berapa jumlah pernyataan yang di tandatangani untuk tidak mengulangi praktek-praktek ilegal.
Namun sayang, satupun pernyataan tak pernah ada yang ditepati. Malah SPBU di Angata dinilai makin arogan dalam dalam mempertontonkan pelayanan di SPBU yang terkesan menabrak aturan.
Baru-baru ini, peristiwa yang diduga terjadi penganiayaan kepada salah satu warga Desa Aopa justru terjadi di SPBU Angata. Kejadian itu bermula saat warga Desa Aopa Habil Mokora memergoki mobil tipe open cup yang sedang memuat puluhan jeriken pada subuh hari di SPBU.
Peristiwa tersebut, ujar Sekretaris Himpunan Mahasiswa Kecamatan Angata (Himakta), Erit Prasetya, jadi catatan buruk.
Disaat masyarakat langkah mendapatkan BBM jenis Pertalite. Justru ada oknum yang leluasa menimbun BBM untuk kepentingan pribadi.
“Ini kan lucu, antri di SPBU susah dapat Pertalite. Bahkan SPBU Angata ini secepat kilat BBM jenis Pertalite habis,” ungkapnya.
Yang disayangkan, kata Erit, peristiwa ini adalah peristiwa berulang kali terjadi. Bahkan yang diduga melakukan penganiayaan sudah pernah juga berurusan dengan hukum. Lalu pertanyaannya dimana letak pihak kepolisian dalam menertibkan para mafia BBM ini?
“Justru yang kita pertanyakan dimana peran kepolisian. Aneh ini kan bukan hal yang baru. Bahkan hampir terjadi di setiap ada BBM di SPBU. Kalau Polisi sudah menyerah, angkat tangan saja. Biar masyarakat yang turun tangan,” paparnya.
Menurut Erit, wajar masyarakat beranggapan kalau para mafia yang leluasa mengambil BBM itu dibekingi oleh pihak aparat. Sebab, peristiwa ini tidak hanya terjadi sekali. Bahkan gesekan antar masyarakat kerap juga terjadi.
Lalu peran kepolisian dimana? Pelayanan Presisi, lanjut Erit, hanya pepesan kosong. Erit menyampaikan, sebaiknya slogan itu dihilangkan saja. Toh juga, tambah dia, justru jadi beban bagi kepolisian.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Polda Sultra melalui Kabid Humasnya belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasinya melalui WhatsAppnya.
