MUNA BARAT (SULTRA AKTUAL.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) rencananya akan meninjau ulang besaran beban belanja pegawai yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Total keseluruhan Pagu APBD 2025 sebesar Rp 761 Miliar, beban belanja pegawai paling besar hingga capai 44 persen. Kemudian untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mencapai Rp 43 Miliar pertahun.
Besarnya belanja pegawai dinilai akan menjadi kendala terhadap pembangunan infrastruktur untuk menata kembali wajah Muna Barat lima tahun kedepan.
Ketua Komisi II DPRD Muna Barat, Agung Darma menyoroti atas besarnya belanja pegawai dari APBD 2025. Dari total APBD 2025 sebesar Rp 761 Miliar, beban belanja pegawai sebesar Rp 334 Miliar.
Sementara untuk ADD dan DD sekitar Rp 100 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik yang akan dikelola Rp 100 Miliar serta pendapatan sah kapitasi dan non kapitasi kisaran hampir Rp 30 Miliar.
Belum lagi, pelunasan utang pihak ketiga pekerjaan pembangunan kantor bupati sebesar Rp 19 Miliar dan beberapa anggaran lainya yang wajib di anggarkan sekitar Rp 30 Miliar lebih.
“Sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk pembangnan oleh bupati terpilih hanya kisaran Rp 100 miliar lebih,” ungkapnya, Selasa (21/1/2025).
Rencananya, pihaknya akan meninjau ulang anggaran TPP dimasing-masing kantor dinas lingkup Pemeritah Daerah Kabupaten Muna Barat termasuk di Sekretariat DPRD untuk dimaksimalkan pada APBD tahun 2026.
“Nanti kita akan tinjau kembali ini TPP termaksud dana rutin karena membebani anggaran daerah. Yang akan di tinjau adalah TPP pegawai untuk APBD 2026 karena beban belanja pegawai yang besar,” bebernya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, untuk tahun 2025, kemungkinan besar yang akan bisa digeser adalah dana rutin.
“Untuk tahun ini tidak akan digeser TPP, paling dana rutin yang bisa digeser untuk kemudian menyelaraskan visi misi bupati seperti pakaian sekolah gratis untuk SD dan SMP harus di adakan dibulan Juni dan Juli tahun ajaran baru karena kalau menunggu perubahan anggaran tidak akan bisa,” terangnya.
Bukan tanpa alasan, Ketua DPC Demokrat Muna Barat ini mengaku bahwa yang menjadi fokus saat ini Pemda harus bisa memaksimalkan untuk membangun infrastruktur seperti perkantoran, dermaga, pasar sentral dan beberapa jalan yang sudah menjadi visi – misi bupati dan wakil bupati yang sudah tertuang dalam RPJMD.
“Untuk menata Kabupaten yang baru mekar 10 tahun ini butuh anggaran yang besar. Sehingga, pihaknya akan mencoba melihat regulasi yang ada apakah dana rutin ini bisa melakukan pergeseran anggaran atau tidak,” katanya pula.
Apa lagi kata Mantan Wakil Ketua DPRD Muna Barat, hal ini juga berhubungan dengan visi dan misi yang sudah tertuang dalam RPJMD dan wajib ditindak lanjuti oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, La Ode Darwin-Ali Basa.
“Kita akan coba buka regulasi, jadi harapanya itu adalah selain menyelaraskan visi dan misi, juga kedepan wajah Muna Barat bisa terbentuk dan Muna Barat ini memilik icon tersendiri,” terangnya.
Jika memungkinkan kata Agung, maka yang akan digeser adalah dana rutin. Hal yang paling utama itu adalah pelayanan publik serta yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
