KONAWE SELATAN (SULTRAAKTUAL.ID) – Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Ramlan, menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Angata untuk Tahun Anggaran 2027, Senin (23/2/2026).
Minimnya kehadiran OPD dinilai berpotensi menghambat penyerapan aspirasi masyarakat dan mengganggu sinkronisasi arah pembangunan daerah.
Ramlan yang juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Konsel mengaku Musrenbang RKPD kecamatan merupakan forum strategis dan resmi dalam menentukan arah serta prioritas kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan.
“Musrenbang RKPD Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis sebagai forum resmi untuk menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan. Ketidakhadiran sejumlah OPD, bahkan tidak mengirimkan perwakilan, tentu menjadi catatan serius,” tegas Ramlan.
Menurutnya, absennya OPD dalam forum tersebut mengindikasikan lemahnya komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah desa, dan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.
Padahal, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyelaraskan perencanaan antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.
“Bagaimana aspirasi masyarakat bisa terserap secara maksimal jika OPD terkait tidak hadir langsung? Ini juga menyangkut sinkronisasi arah perencanaan antara kecamatan dan kabupaten,” ujarnya.
Ramlan menekankan, Musrenbang RKPD Kecamatan merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027.
Hasil dari forum kecamatan akan dibahas pada Musrenbang RKPD tingkat kabupaten sebelum diintegrasikan ke dalam dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ini bukan kegiatan seremonial. Dari musrenbang kecamatan inilah usulan akan dibawa ke tingkat kabupaten dan kemudian masuk dalam dokumen SIPD. Jika sejak awal tidak diikuti secara serius, maka kualitas perencanaan bisa terganggu,” katanya.
Dalam forum tersebut, mayoritas usulan yang disampaikan para kepala desa dan tokoh masyarakat masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Di antaranya peningkatan jalan, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), penyediaan air bersih, penguatan sektor perkebunan dan perikanan, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah.
Ramlan berharap ke depan para pimpinan OPD dapat hadir langsung dalam setiap tahapan musrenbang guna memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti dalam bentuk program yang terarah dan terukur.
“Kedepan, saya berharap pimpinan OPD bisa hadir langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Musrenbang harus menghasilkan program yang terarah, terukur, berkesinambungan, dan berdampak luas bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas tahunan,” pungkasnya.
Dewan Konsel Soroti Minimnya Kehadiran OPD di Musrenbang Kecamatan
