MUNA BARAT (SULTRAAKTUAL.ID) – Program kerja Bupati Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Darwin – Alibasa kembali menjadi sorotan publik.
Beberapa program yang diklaim berhasil patut diuji secara kritis. Hingga saat ini, klaim tersebut belum ditopang oleh indikator kinerja yang terukur, baik dalam penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas layanan publik, maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tanpa data pembanding yang jelas, narasi keberhasilan berpotensi menjadi klaim sepihak, bukan hasil evaluasi kebijakan yang objektif,” ungkap LM Junaim, Pemerhati Kebijakan Publik Muna Barat, Senin (22/12/2025).
Salah satu klaim yang paling problematik kata Junaim adalah keberhasilan mengucurkan anggaran pusat sebesar Rp140 miliar untuk pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Matarawa–Guali.
Klaim ini berpotensi mengaburkan fakta kebijakan, sebab program Inpres Jalan Daerah merupakan kebijakan nasional yang dialokasikan berdasarkan kriteria pemerintah pusat, bukan hadiah khusus karena keunggulan kepala daerah tertentu.
“Yang seharusnya diuji oleh publik bukanlah semata besaran anggaran, melainkan substansi kebijakan yang menyertainya. Apakah pemerintah daerah benar-benar menyiapkan readiness criteria yang matang atau apakah ruas jalan tersebut merupakan prioritas utama kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dan yang lebih penting kata Junaim, bagaimana dampak ekonomi riilnya bagi warga, bukan sekadar proyek fisik yang berakhir pada aspal dan beton.
Di sisi lain, janji kampanye berupa empat program unggulan hingga kini belum menunjukkan capaian yang signifikan. Masih banyak agenda prioritas dan mendesak yang seharusnya dituntaskan, alih-alih memproduksi narasi kosong yang minim realisasi.
“Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, klaim keberhasilan pembangunan lebih tepat dibaca sebagai upaya menumpang program pusat, bukan terobosan kebijakan daerah,” ucapnya.
Lebih jauh, berbagai program di sektor peternakan, perikanan, dan pertanian yang diklaim sangat signifikan pada dasarnya masih mengulang pola lama seperti bantuan ternak, benih, perahu, dan alsintan.
“Program semacam ini telah berlangsung bertahun-tahun di banyak daerah dan tidak otomatis menciptakan dampak struktural jika tidak disertai hilirisasi, jaminan pasar, pendampingan berkelanjutan, serta transparansi biaya dan manfaat,” bebernya.
Hal serupa juga tampak di sektor pariwisata yang berhenti pada aktivitas kunjungan dan promosi simbolik. Tanpa masterplan yang jelas, infrastruktur pendukung, regulasi investasi, serta orientasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah-langkah tersebut lebih menyerupai kegiatan seremonial ketimbang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Perlu ditegaskan, kritik publik bukan persoalan suka atau tidak suka, melainkan soal akuntabilitas kekuasaan. Justru ketika kritik mulai dipersepsikan sebagai ancaman, di situlah kualitas kepemimpinan patut dipertanyakan,” herannya.
Alasan bahwa masa pemerintahan belum genap satu tahun juga tidak relevan untuk meniadakan evaluasi. Publik tidak menuntut keajaiban, tetapi berhak menilai arah kebijakan, prioritas anggaran, serta keberanian inovasi sejak awal masa jabatan.
Ironisnya, di Muna Barat penyerahan bantuan bibit jagung dan pupuk tidak disertai data yang transparan. Tidak jelas berapa ribu petani yang telah menerima bantuan, di desa mana saja, berapa ratus hektare yang telah ditanami, serta berapa ton hasil panen yang benar-benar dinikmati masyarakat. Jika data dasar semacam ini tidak tersedia, maka jargon Liwu Mokesa hanya akan terdengar manis dalam kata-kata, namun miskin dalam realisasi.
“Apabila yang terus ditampilkan hanyalah klaim, janji tahun 2026, serta pengemasan program rutin sebagai prestasi besar, wajar jika publik menilai bahwa narasi bergerak lebih cepat daripada kinerja,” tambahnya.
Muna Barat tidak membutuhkan pembelaan emosional, melainkan kepemimpinan yang siap diuji secara terbuka, jujur, dan berbasis pada hasil nyata.
Kalau dikatakan berkembang sangat nyata kata Junaim, indikatornya harus jelas apakah angka kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, atau pendapatan masyarakat meningkat.
“Tanpa data pembanding yang jelas, pernyataan seperti ini berpotensi menyesatkan opini publik,” imbuhnya.
Junaim kembali mencotohkan salah satu indikator program ayam petelur yang disebut sangat signifikan, namun faktanya 14.000–15.000 butir per hari untuk satu kabupaten bukan lompatan ekonomi, melainkan skala pilot.
“Tidak dijelaskan, berapa kelompok yang menikmati, berapa biaya APBD, dan bagaimana margin keuntungan bersih peternak,” pungkasnya.
Pihaknya pun menyarankan agar setiap program Pemerintah Daerah dapat diuji baik setiap penggunaan anggaran, sasaran program hingga tingkat keberhasilannya.
Bupati Muna Barat Dianggap Numpang Tenar pada Program Pusat
