KONSEL (SULTRAAKTUAL.ID) – Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan (Konsel) ditekankan untuk mewujudkan tata kelola keuangan sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan.
Hal itu dengan menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Serta Bupati dan Wakil Bupati Konsel tahun 2024, Sabtu (7/9/2024) di salah satu Hotel di Kendari.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso S.Sos yang dihadiri sejumlah Komisioner KPU Konsel, Anton Roberto, La Ode Darman, Sahabuddin dan Sekretaris KPU Konsel, Aila. S.Sos
Bintek itu diikuti oleh 351 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 351 Sekretariat PPS se-Konsel. Dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Suprihaty Prawaty Nengtias. Dengan menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konsel, Drs H Nisbahnurrahim M.Si, Inspektorat Konsel dan KPP Pratama Kendari.
Di kesempatan itu Plt Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso S.Sos saat membuka kegiatan mengatakan Bintek ini untuk memberikan pemahaman bagi Badan Adhoc utamanya PPS dan Sekretariat PPS bagaimana melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Kita berharap melalui Bintek ini, para penyelenggara tingkat desa (PPS) dan Sekretariat dapat menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbau Eko.
Eko berharap Pilkada Konsel bukan saja menyukseskan kualitas penyelenggaraan, tetapi dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang bersih sesuai dengan aturan.
“Disamping itu saya mengimbau agar rekan-rekan penyelenggara tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan,” pesan Eko.
Sementara itu, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Konsel, Jawaluddin mengatakan Bintek diselenggarakan agar PPS dan Sekretariat PPS memaksimalkan dan mengadministrasikan laporan keuangan, baik itu penyajian fisik maupun penginputan melalui aplikasi Sitab Pemilu.
“Bintek ini ini agar mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan benar-benar efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan kepatuhan pengelolaan keuangan,” ujar Jawaluddin.
Lanjut Jawal sapaannya, Bintek ini untuk memberikan penguatan dan pemahaman terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Adhoc dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkada serentak.
Sehingga, kata dia, menghasilkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilingkungan KPU Konsel yang transparan dan akuntabel berpedoman dengan regulasi yang ada.
“Kami berharap dengan bimbingan teknis ini memberikan pemahaman kepada badan adhoc dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya,” jelasnya.
Disamping itu, tambah dia, diharapkan pada pengelola keuangan baik itu KPU Konsel, PPK, maupun PPS mempedomani Keputusan KPU Nomor 1394 tahun 2023 dengan perubahan keputusan KPU Nomor 950 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah.
